Nilai dan Norma


Pengantar: Sekali lagi dengan senang hati saya menerbitkan makalah para mahasiswa saya di FK Unika Atma Jaya Jakarta. Makalah ini merupakan karya Kelompok PBL 2, dengan rujukan utama pada buku ETIKA karya Prof. K. Bertens dan upaya aplikasi yang mereka usahakan sendiri. Untuk itu, saya berterima kasih kepada para mahasiswa Kelompok PBL 2, terutama (1) James S (2015-060-007); (2) Vincensia Valentine (2015-060-008); (3) Fani Agusta Chandra (2015-060-009); (4) Michell Yodanta (2015-060-021); (5) Gabriela Widjaja (2015-060-022); (6) Vidya Gani (2015-060-023); (7) Jessica Fanlie (2015-060-039); (8) Maybelline (2015-060-040); (9) Nicholas Andrian S     2015-060-041; (10) Jessica Maybella (2015-060-042); (11) Novita Permatasari (2015-060-052); (12) Tania Christabel (2015-060-053); (13) Tea Karina Sudharso (2015-060-055).

Nilai tidak mudah untuk dijelaskan pengertiannya. Nilai adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang disukai, sesuatu yang baik, memiliki konotasi positif. Kebalikan dari nilai adalah non-nilai yang bisa disebut juga disvalue atau berkonotasi negatif. Nilai mempunyai komponen-komponen intelektual  dan emosional, nilai akan selalu dipegang teguh oleh orang yang memegang nilai tersebut karena merekalah yang menimbulkan nilai- nilai itu. Salah satu untuk menjelaskan pengertian nilai adalah dengan membandingkannya dengan fakta. Jika kita berbicara tentang fakta, kita maksudkan sesuatu yang ada atau berlangsung begitu saja. Jika kita berbicara tentang nilai, kita maksudkan sesuatu yang berlaku, memikat atau mengimbau kita. Nilai harus bisa dibedakan dari fakta. Nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan fakta ditemui dalam konteks deskripsi, di mana semua orang melukiskannya atau menguraikannya dengan prinsip yang kurang lebih sama dan dapat diterima oleh semua orang. Fakta adalah sesuatu yang bisa dibuktikan dan juga tidak bisa diganggu gugat. Jadi, fakta adalah sesuatu yang ada buktinya misalnya gunung meletus. Gunung yang meletus tentu hal itu tidak bisa berubah. Tetapi nilai berbeda bagi setiap orang bagi orang- orang tertentu misalnya orang geologi mungkin kondisi ini menguntungkan (positif) karena mereka bisa belajar melalui hal ini, tetapi bagi orang lain misalnya pemilik rumah di daerah gunung itu merasa kondisi itu merugikan (negatif) karena karena gunung meletus ini mereka kehilangan harta benda mereka.

Nilai merupakan pernyataan bersama sebagai pegangan individu dalam suatu kelompok tetapi tidak secara universal karena hanya berlaku dalam satu daerah saja dan tidak melibatkan orang lain diluar daerah itu. Nilai dapat dikatakan sebagai inti dalam suatu kelompok yang harus ditaati.

Nilai memiliki beberapa ciri – ciri yaitu :

  • Nilai berkaitan dengan subjek, kalo tidak ada subjek maka tidak ada yang menilai. Peraturan tanpa ada yang menilai tidaklah bisa berguna.
  • Nilai tampil dalam suatu konteks praktis, subjek ingin membuat sesuatu
  • Nilai menyangkut sifat yang “ditambah” oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. Suatu objek yang sama menimbulkan nilai yang berbeda-beda.

Ada banyak macam nilai, seperti nilai ekonomis, nilai estetis ataupun nilai dasar yang merupakan syarat untuk mewujudkan semua nilai yang lain. Salah satu nilai yang penting adalah nilai moral. Walaupun nilai moral ini tidak terpisah dari nilai-nilai lainnya, nilai ini berbeda dari nilai- nilai lainnya karena nilai ini merupakan nilai yang paling tinggi, yang menentukan benar atau salahnya kita. Nilai lain tidak harus memiliki kebebasan dan tanggung jawab. Tetapi nilai moral kebebasan dan tanggung jawab adalah mutlak karena tanpa itu tidak dapat terjadi nilai moral. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini adalah uraian dari ciri-ciri nilai moral dibandingkan dengan nilai non-moral:

  • Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah karena tanggung jawabnya. Suatu nilai moral hanya bisa diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang bersangkutan. Manusia sendiri membuat tingkah lakunya menjadi baik atau buruk dari sudut moral. Hal ini tergantung pada kebebasan manusia itu sendiri. Kebebasan dan tanggung jawab menjadi suatu syarat mutlak bagi nilai moral.
  • Nilai moral berkaitan dengan hati nurani karena mewujudkan nilai-nilai moral merupakan “imbauan” dari hati nurani. Ciri khas nilai moral ini adalah menimbulkan hati nurani kita berbicara ketika kita melakukan sesuatu. Apabila kita melakukan sesuatu yang menentang nilai norma maka hati nurani kita akan menuduh diri sendiri. Apabila kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai moral maka hati nurani kita akan memuji diri sendiri.
  • Nilai moral mewajibkan kita secara absolut. Hal ini jelas berbeda dengan nilai-nilai lain yang non-moral, seperti nilai estetis contohnya. Ketika kita mendengar lagu klasik Mozart dan tidak menikmati lagu tersebut, kita tentu saja tidak bisa dipersalahkan karena memang nilai estetis dari lagu tersebut tidak “mewajibkan” kita untuk menyukai dirinya. Namun berbeda dengan nilai moral yang harus secara wajib diakui dan direalisasikan. Nilai moral menuntut semua rang untuk menjunjung tinggi dan mempraktekkan nilai moral. Nilai ini menyangkut pribadi manusia sebagai keseluruhan (totalitas). Kegagalan dalam mewujudkan nilai moral dapat merendahkan manusia sebagai manusia. Sedangkan nilai non-moral bila gagal dilaksanakan mungkin hanya akan berefek mengecewakan diri sendiri atau menimbulkan kerugian, namun tidak sampai menjatuhkan martabat manusia. Filsuf Jerman, Immanuel Kant, menyebutkan bahwa di dalam nilai moral terkandung suatu imperatif (perintah) kategoris, yaitu mewajibkan kita melakukan sesuatu tanpa syarat. Misalnya, kejujuran memerintahkan kita untuk mengembalikan barang yang dipinjam, suka atau tidak suka, maka wajib kita kembalikan tanpa syarat. Berbeda dengan nilai non-moral di mana di dalamnya terkandung imperatif hipotetis (ada syarat). Bila kita ingin menjadi juara kelas, maka kita harus rajin belajar. Keharusan ini berlaku dengan syarat: bila ingin menjadi juara.
  • Nilai moral bersifat formal. Nilai ini menduduki jenjang paling atas dalam hierarki nilai. Nilai moral direalisasikan dengan mengikutsertakan nilai-nilai lain dalam suatu tingkah laku. Nilai moral tidak memiliki “isi” tersendiri apabila dipisah dengan nilai-nilai lain. Nilai moral “membonceng” nilai-nilai lain.

Kata norma berasal dari bahasa Belanda norm, yang berarti pokok kaidah, patokan, atau pedoman. Dalam Kamus Hukum Umum, kata norma atau norm diberikan pengertian sebagai kaidah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakatnya. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak. Norma-norma ini mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.  Di dalam norma terkandung aturan-aturan dan pentunjuk kehidupan mengenai benar dan salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, yang harus ditaati oleh warga masyarakat. Jika norma itu dilanggar, si pelanggar akan terkena sanksi. Norma memiliki kekuatan yang mengingat dan memaksa pihak lain untuk mematuhi aturan yang berlaku. Jadi, secara sederhana pengertian norma adalah aturan yang mengandung sanksi. Terbentuknya norma didasari oleh kebutuhan demi terciptanya hubungan yang harmonis, selaras, dan serasi di antara warga masyarakat. Norma digunakan sebagai aturan atau kaidah yang kita pakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Kita dapat membedakan norma menjadi dua, yaitu norma umum dan norma khusus. Norma umum adalah norma yang menyangkut tingkah laku masyarakat secara keseluruhan. Norma khusus adalah norma yang hanya menyangkut aspek tertentu dari apa yang dilakukan oleh manusia. Contoh dari norma khusus adalah norma dalam pertandingan sepak bola. Saat pertandingan berlangsung, para pemain harus taat pada banyak norma. Namun ketika pertandingan selesai, norma-norma tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dalam masyarakat terdapat 3 macam norma umum, yaitu norma hukum, norma kesopanan atau etiket dan norma moral.

Norma hukum adalah sekumpulan kaidah sebagai pedoman hidup yang bersumber dari undang-undang dan pemerintah. Akibat dari melanggar norma hukum adalah sanksi berupa hukuman penjara dan sebagainya (sesuai sanksi yang berlaku). Contoh penerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti mematuhi aturan lalu lintas ketika berkendara, tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti pencurian, pembunuhan dan sebagainya.

Norma kesopanan atau etiket adalah aturan-aturan dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan dan kepatuhan dalam masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan adat di dalam masyarakat. Norma ini berisi tentang apa yang harus kita lakukan. Norma ini menjadi tolak ukur apakah perilaku kita sopan atau tidak, namun hal ini tidak sama dengan etis atau tidaknya suatu tindakan. Akibat dari melanggar norma kesopanan adalah dicemooh oleh masyarakat. Contoh penerapan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah orang lain, mencium tangan orang tua ketika ingin berangkat ke sekolah, sopan santun saat bertamu ke rumah orang, dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Norma moral menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Norma moral merupakan norma tertinggi sehingga norma ini menilai norma-norma lain. Seandainya ada suatu norma non-moral yang bersifat tidak etis, maka norma etiket itu harus kalah terhadap norma moral. Norma moral dapat dirumuskan dalam bentuk positif atau negatif.Dalam bentuk positif yaitu perintah yang menyatakan apa yang harus dilakukan.Dalam bentuk negatif yaitu larangan yang menyatakan apa yang tidak boleh dilakukan.

Banyak Sofis berpendapat bahwa moral didasarkan pada adat kebiasaan dan akibatnya mudah berubah. Namun, Plato dan Sokreates dengan tegas menekankan bahwa nilai dan normal moral tetap dan tak terubahkan. Relativisme moral dimaksudkan pendapat bahwa norma moral hanya berlaku untuk beberapa orang atau relatif terhadap kelompok tertentu saja dan tidak berlaku selalu di mana-mana. Moralitas dianggap sebagai suatu kebiasaan sehingga satu etika tidak lebih baik daripada etika lain.

Relativisme moral tidak tahan uji, kalau diperiksa secara kritis. Berikut ini kritik yang memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi yang mustahil seandainya relativisme moral itu benar. Yang pertama, seandainya relativisme moral benar, maka tidak bisa terjadi bahwa dalam satu kebudayaan mutu etis lebih tinggi atau rendah dari pada dalam kebudayaan lain. Setiap mutu etis masyarakat tidaklah sama, maka kita berhak mengkritik masyarakat lain yang menggunakan norma-norma moral yang kita tolak.

Kedua, seandainya relativisme moral benar, maka kita hanya perlu memperhatikan kaidah-kaidah moral suatu masyarakat untuk mengukur baik tidaknya perilaku manusia dalam masyarakat itu. Semua kebudayaan tidaklah sempurna, dan sering kali kita beranggapan norma-norma dalam sebuah kebudayaan harus direvisi. Jika relativisme moral tersebut berlaku maka semua norma moral yang ada dalam masyarakat harus dianggap benar dan tidak dapat direvisi.

Ketiga, seandainya relativisme moral benar, maka tidak mungkin terjadi kemajuan di bidang moral. Kemajuan akan terjadi bila hal-hal yang buruk diubah menjadi hal-hal yang lebih baik. Jika relativisme moral berlaku semua kebudayaan dianggap sempurna, maka tidak ada pengubahan kebudayaan menjadi lebih baik. Sehingga karena tidak adanya perubahan maka tidak akan terjadi kemajuan di bidang moral.

Semua konsekuensi dari relativisme moral tadi tidak bisa diterima. Menurut logika, kalau suatu pandangan membawa konsekuensi-konsekuensi yang tidak bisa dibenarkan, berarti pandangan itu tidak benar. Maka dapat ditarik sebuah pendapat bahwa relativisme moral tidak tahan uji. Maka norma moral tidak relatif, melainkan absolut. Bagi filsuf Yunani, norma moral seolah-olah tertulis sebagai suatu kaidah yang tetap dan tidak terubahkan. Namun sebenarnya norma moral tidak seabsolut yang dipikirkan para filsuf Yunani. Relativisme moral ada benarnya juga yaitu tidak selalu dan di mana-mana norma moral yang dipakai sama. Yang penting ialah perubahan norma moral tidak menempuh arah apa saja. Perubahan pada norma selalu menuju ke penyempurnaan norma. Perubahan norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Contoh konkret dari penyempurnaan norma ini adalah tradisi mercy killing pada orang Eskimo. Orang Eskimo membunuh orang tua mereka yang sakit karena mereka terlindung dari nasib yang lebih buruk (kedinginan, kelaparan dan menderita). Mercy killing ini dianggap sebagai suatu keharusan moral (norma moral konkret) yaitu atas dasar berbuat baik kepada sesama. Seiring berjalannya waktu, orang Eskimo diperkenalkan pada ilmu kedokteran dan obat-obatan sehingga kebiasaan berdasarkan norma konkret itu ditinggalkan. Dapat kita lihat dari contoh ini bahwa perubahan norma seperti ini mengarah ke penyempurnaan norma dan tidak bisa dibalik. Norma moral ini adalah sesuatu yang absolut dan tidak bisa ditawar-tawar.

Norma moral bersifat obyektif dan universal. Norma moralmewajibkan kita secara obyektif. Norma moral dapat bersifat obyektif karena kita tidak menciptakan norma itu sendiri dan tidak tergantung pada selera subyektif kita. Bukan manusia yang menentukan norma moral, melainkan nilai dan norma moral yang justru mewajibkan kita. Mau tidak mau norma moral itu harus diterima. Norma moral berasal dari kebebasan manusia. Suatu perbuatan moral baru boleh disebut moral kalau dilakukan dan diterima dengan bebas. Selain obyektif, norma moral juga bersifat universal. Universalitas norma moral berarti norma harus berlaku dimana saja dan kapan saja. Pertimbangan kritis dari universalitas norma moral adalah:

  • Perbuatan moral tidak tergantung dari situasi. Ada kasus di mana semua orang sepakat berlakunya norma universal misalnya dalam kasus terorisme yang mengakibatkan korban tidak bersalah. Norma selalu berlaku di mana-mana dan selalu sama. Malah bisa dikatakan bahwa tidak ada etika lagi apabila tidak ada norma umum. Etika justru yang mengandaikan adanya norma umum.
  • Namun kita juga harus menolak legalisme moral, yaitu suatu kecenderungan untuk menegakkan norma moral secara buta, tanpa memperhatikan situasi yang berbeda-beda atau “unik”. Mereka tidak mempertimbangkan faktor lain, layaknya suatu program komputer yang kaku. Tidak pernah norma moral diterapkan secara otomatis tanpa memandang situasi, norma moral selalu mempertimbangkan adanya keadaan yang berubah-ubah.
  • Norma tidak dipertanyakan, namun menjadi masalah bagaimana norma itu harus diterapkan. Misalnya pada suatu iklan bisnis, kita tidak dapat menilai apakah itu adalah suatu tindakan berbohong atau hanya tindakan yang sudah biasa dalam dunia bisnis. Hal ini mengakibatkan adanya konflik antara dua norma atau yang biasa disebut dengan “dilema moral”. Jika ada dua norma yang diwajibkan untuk dilakukan namun tidak dapat dipenuhi sekaligus, norma apa yang harus didahulukan. Norma yang lebih penting tentunya harus didahulukan dan norma yang lain terpaksa ditinggalkan.

Bagaimana kebenaran moral dapat diuji? Tentu dengan cara lain daripada memastikan kebenaran suatu pernyataan tentang fakta.Contohnya, sepeda motor mencapai 80 km/jam, tapi ternyata orang menggunakan lebih atau kurang dari 80 km/jam maka ungkapan tadi tidak benar. Kebenaran moral tidak bergantung pada kenyataan, karena norma itu adalah sesuatu yang normal, dan apabila demikian korupsi yang sudah merajalela adalah normal dan sesuatu yang baik.

Konsistensi adalah tuntutan dari logika. Konsistensi saja tidak cukup untuk memastikan kebenaran suatu norma moral. Tes yang paling penting yang kita miliki untuk menguji benar tidaknya norma moral adalah generalisasi norma. Mustahil norma hanya berlaku untuk saya dan hanya tidak berlaku untuk saya, norma moral pasti berlau untuk semua. Menurut Immanuel Kant, generalisasi norma ini sebagai konsekuensi dari inti etika itu sendiri, dan juga disebut sebagai the golden rule.

Dasar terpenting dari norma adalah martabat manusia. Menurut Kant, martabat manusia harus di hormati karena manusia adalah satu- satunya mahluk yang merupakan tujuan pada dirinya.Manusia adalah pusat kemandirian.Kita harus bisa membedakan antara harga dan martabat. Harga adalah sesuatu yang kita cari sebagai tujuan jadi harga bisa dibayar, dan bisa dirubah sesuai keinginan kita tetapi tidak berlaku untuk martabat.Contoh penerapan harga dalam kehidupan seperti, apabila kita ingin membeli komputer kita bisa memilih tipe dan sebagainya.Contoh penerapan martabat dalam kehidupan seperti, jika orang tua kehilangan anak-anaknya tidak bisa diganti memang mereka bisa memiliki anak lagi tapi tidak akan bisa mengganti anak yang meninggal.Kita tidak boleh membodohi orang lain karena kita harus menghargai martabat mereka, harus ada keterbukaan yang merupaan ciri khas etis. Manusia adalah bagian dari alam, maka alam itu tidak digunakan oleh manusia untuk keperluan manusia belaka dan alam tidak boleh dirusak.

Nilai dan norma sesungguhnya merupakan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. Kalau nilai merupakan suatu yang dianggap baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat, maka norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati masyarakat dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mengejar suatu yang dianggap baik atau diinginkan itu. Bila dianalogikan dengan “minuman kopi”, kenimatan rasa kopi merupakan nilainya, sedangkan tindakan mencampurkan kopi dengan gula merupakan normanya. Secara bersama-bersama, nilai dan norma mengatur kehidupan msyarakat dalam berbagai aspeknya.

Dari penjelasan singkat di atas sudah menjadi jelas bahwa nilai merupakan sumber norma. Suatu masyarakat atau setiap orang menjalankan suatu norma demi mewujudkan nilai yang dicita-citakannya. Dalam prosesnya, pelanggaran terhadap norma mendatangkan sanksi tertentu. Itulah sebabnya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran, setiap masyarakat memiliki sistem atau mekanisme kontrolnya sendiri, yang sering disebut kontrol sosial di antaranya : polisi, lembaga peradilan, lembaga keagamaan, masyarakat, kelompok sosial.

Kecocokan nilai dan norma tersebut dapat kita lihat dalam berbagai kasus dalam bidang kedokteran (biomedis). Dalam hal ini kelompok kami mengambil 2 contoh kasus yang marak diperbincangkan dan diperdebatkan yaitu aborsi dan euthanasia. Hubungan kasus-kasus tersebut dengan nilai dan norma adalah sebagai berikut:

a. Aborsi

Ringkasan kasus aborsi yang diambil dari Tempo edisi 3 Maret 2012:

Seorang dokter berinisial RD mengaku lupa sudah berapa janin yang sudah digugurkannya. Dokter RD sendiri sudah menjalani prakteknya sebagai dokter kandungan selama 30 tahun.

RD mengaku proses aborsi dilakukan atas analisis dirinya seorang diri. Polisi melakukan penyelidikan dengan membongkar septic tank yang diduga sebagai tempat pembuangan janin hasil aborsi dan menemukan 14 potongan tubuh.

Selain menemukan potongan tubuh janin, tim forensik juga menemukan tiga buah botol. Botol tersebut masing-masing berisi potongan tangan, tulang belakang, dan sisa kuretase janin.

Dari pengungkapan kasus ini, polisi mendapati barang bukti sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktek aborsi yang dilakukan RD. RD dikenai Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 200c tentang Kesehatan subsider Pasal 348 KUHP. Para tersangka diancam hukuman 10 tahun dengan denda Rp 1 miliar.

Rumah RD yang digunakan sebagai tempat praktek khusus kandungan memang terkenal tertutup. RD merupakan dokter yang sering membantu warga yang ingin berobat tapi tak mempunyai uang.

Berikut adalah hasil analisis kami terhadap kasus pertama. Dari kasus aborsi di atas, kita bisa melihat dari sisi nilai dan norma. Pertama-tama, akan dibahas dari segi nilai. Seperti yang kita ketahui, Notonagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai vital, nilai material, dan nilai rohani. Nilai rohani terbagi lagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan/moral, dan nilai religius. Pada kasus di atas, pelanggaran terhadap nilai rohani lebih menonjol dibandingkan nilai lainnya. Nilai rohani yg pertama adalah nilai kebaikan atau moral.

Nilai kebaikan atau moral selalu bersumber pada kehendak dan kemauan manusia dalam bertindak. Nilai moral juga berhubungan erat dengan subjek. Pada zaman sekarang ini, kasus aborsi mendapat pro dan kontra di masyarakat umum. Banyak negara yang secara hukum tidak mengizinkan aborsi, salah satunya adalah Indonesia. Hal itu dikarenakan tindakan penghentian kehamilan sebelum bayi lahir yaitu dibawah usia 20 minggu, bukan semata hanya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil yang sedang dalam keadaan darurat, tapi juga bisa karena sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu.

Selain itu, nilai moral juga berkaitan dengan tanggung jawab. Tentu seorang dokter memiliki tanggung jawab untuk mencari jalan keluar terbaik untuk kesembuhan pasiennyatanpa melanggar kode etik kedokteran dan hukum yang berlaku.Nilai moral juga berkaitan dengan hati nurani. Saat akan menjalankan proses aborsi, baik sang ibu maupun sang dokter tentu memiliki perasaan tak nyaman sehubungan dengan hati nurani mereka.

Nilai yang kedua adalah nilai religius. Nilai religius adalah nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Contohnya, pandangan yang berbeda dari beberapa agama di Indonesia seperti agama Islam dan Katolik. Agama Islam mengajarkan bahwa aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkannya roh kehidupan (sebelum janin berusia 4 bulan), maka diperbolehkan dengan syarat tertentu, misalnya aborsi dikarenakan mengancam nyawa ibu, aborsi tidak disengaja (keguguran), dan lainnya. Akan tetapi, jika aborsi dilakukan setelah janin berusia 4 bulan, maka dinyatakan haram menurut ajaran agama Islam. Berbeda dengan ajaran agama Katolik yang mengajarkan bahwa roh kehidupan sudah ada sejak bertemunya sel sperma dan sel ovum, oleh karena itu agama Katolik sangat menentang tindakan aborsi.

Sedangkan dari sisi norma, norma yang menonjol dari kasus ini adalah norma moral dan norma hukum. Norma moral menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari segi etis, dan merupakan norma tertinggi yang tidak bisa ditaklukan pada norma lain. Beberapa orang menganggap aborsi merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan, kecuali aborsi tersebut ditujukan untuk indikasi medis (menyelamatkan nyawa ibu). Jika aborsi ditujukan untuk indikasi medis, maka aborsi tersebut sudah dapat diterima secara moral olehmasyarakat.

Norma hukum adalah norma yang hampir setiap hari kita jumpai. UUD merupakan norma hukum di Indonesia. Pada kasus aborsi seperti pada kasus di atas merupakan abortus provokatus yang merupakan kesengajaan pengguguran kandungan. Di Indonesia, kasus aborsi diatur dalam Buku II Bab XIV Pasal 299, Bab XIX Pasal 346, 347, 348, 349, Buku III Bab VI Pasal 535 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal yang paling sesuai dengan kasus aborsi di atas adalah Pasal 346 yang berbunyi: “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, serta Pasal 348 yang berbunyi: 1. ” Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, 2. “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

 b. Euthanasia

Contoh kasus yang berjudul “DoctorDeath” yang diambil darihttp://www.biography.com/people/jack-kevorkian-9364141:

 Jack Kevorkian adalah seorang dokter (pathologist) yang berasal dari Michigan. Ia dijuluki ‘doctor death’ karena ia telah banyak melakukan euthanasia terhadap banyak pasiennya. Ia memang sering menangani pasien dengan penyakut terminal dan ia selalu mengabulkan permintaan pasiennya yang ingin mati. Dokter Jack ini juga memperjuangkan legalisasi euthanasia.

Salah satu kasusnya yang paling popular adalah saat ia memiliki pasien bernama Thomas Youk yang menderita penyakit Lou Gehrig. Saat itu, Kevorkian setuju untuk membantu mempercepat kematian Youk. Ia mengizinkan 60 Minutes untuk merekam dan menayangkan momen saat ia menyuntik mati Thomas Youk. Ia melakukan hal tersebut untuk mendorong public agar lebih memilih euthanasia daripada assisted suicide. Sejak saat itu Kevorkian divonis hukuman atas pembunuhan tingkat dua dan pemakaian zat mematikan secara illegal. Ia dihukum 25 tahun penjara.

Selain itu, saat diwawancarai oleh 60 Minutes, Kevorkian pernah mengatakan bahwa ia telah melakukan euthanasia pada sebanyak 100 orang lebih.

Berikut adalah hasil analisis kami terhadap kasus kedua. Pertama, kasus euthanasia bisa dilihat dari norma hukum. Di Indonesia sendiri, euthanasia sebenarnya dilarang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (“KUHP”) mengatur tentang larangan  melakukan euthanasia. yakni dalam Pasal 344 KUHP yang bunyinya:“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”Namun pada kenyataannya, sebagian besar yang dihukum hanyalah euthanasia aktif, karena kasus euthanasia pasif sangatlah banyak dan sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum maupun norma. Misalnya saat dokter mengabulkan permintaan pasiennya untuk pulang dan berhenti dirawat di rumah sakit meskipun pasien masih memerlukan perawatan intensif, itu juga tergolong euthanasia pasif.Jadi, euthanasia illegal di Indonesia, terutama euthanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun penjara.

Yang kedua kasus ini bisa dilihat dari norma moral. Norma moral adalah norma yang menentukan perilaku kita baik atau buruk.Norma moral dibagi menjadi norma moral positif dan negatif. Salah satu norma moral negative adalah jangan membunuh, norma ini sangat berkaitan dengan kasus euthanasia yang dilakukan oleh Dokter Jack Kervorkian. Selain itu sebenarnya norma moral juga ada 2 macam yaitu norma moral dasar dan norma moral konkret. Norma dasar diterima oleh semua orang sedangkan konkret ditolak oleh sebagian orang. Pada kasus ininorma konkret adalah bahwa Kevorkian (dokter) membunuh Youk (pasien) adalah keharusan moral (norma konkret), tapi tindakannya termasuk mercy killing karena sebenarnya yang dilakukan oleh Kevorkian adalah demi kebaikan Youk yaitu supaya Youk tidak tambah menderita, maka pada tindakan Kevorkian ada norma dasar yaitu bahwa dokter melakukan euthanasia untuk meringankan rasa sakit pasien. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan euthanasia benar atau salah karena norma hukum atau norma lain tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus bersama dgn norma moral.

Sedangkan dari sisi nilai, ada nilai yang berkaitan erat dengan kasus euthanasia ini yaitu, nilai kemanusiaan. Dokter wajib melakukan nilai kemanusiaan yaitu menyembuhkan orang, tidak membunuh. Nilai moral bersifat imperatif kategoris yaitu wajib dan tanpa syarat sehingga nilai moral ini harus dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali.

Euthanasia dapat dilakukan secara “sukarela,” “paksa” atau “nonvoluntary,” tergantung pada (a) kompetensi penerima, (b) apakah tindakan konsisten dengan keinginan dan (c) apakah penerima menyadari bahwa euthanasia harus dilakukan. Mengapa euthanasia penting? Ada tekanan yang meningkat untuk menyelesaikan pertanyaan apakah praktek ini harus diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Implikasi etika, hukum dan kebijakan publik dari pertanyaan-pertanyaan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Tinjauan kritis dari kelompok kami:

  • Telah dikatakan di paragraf di atas bahwa jika ada dua norma yang diwajibkan untuk dilakukan namun tidak dapat dipenuhi sekaligus, norma yang lebih penting harus didahulukan. Hal ini masihlah susah untuk dimengerti karena tentunya tidak ada suatu tolak ukur dari tingkat kepentingan suatu norma. Bagaimana kita dapat mengetahui norma mana yang lebih penting karena norma sendiri bersifat relatif dan absolut. Apabila menurut orang tersebut norma yang lebih penting adalah suatu norma yang dapat merugikan lebih banyak orang, apakah keputusan yang dia ambil tepat?
  • Dalam uraian di atas jelas dikatakan bahwa relativisme moral ditolak sehingga norma moral bersifat absolut. Namun legalisme moral yang bekerja layaknya suatu program komputer juga ditolak. Kita ambil contoh suatu kasus di mana ada nenek miskin yang mencuri sebuah buah cokelat. Dari sudut pandang apa kita perlu menilai perbuatan nenek ini? Apakah dari relativisme moral yang mengatakan bahwa nenek ini miskin sehingga terpaksa dia harus mencuri sebuah cokelat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukuman untuk para koruptor yang mengambil uang negara dalam jumlah besar saja ringan, bahkan ada pula yang dibebaskan. Mengapa si nenek yang hanya mencuri sebuah cokelat mendapatkan hukuman yang sama dengan para koruptor? Atau kita harus melihat dari sudut pandang legalisme moral di mana konteks mencuri dalam kedua kasus (koruptor dan nenek) dianggap sama dan dijatuhi hukuman yang sama pula? Bagaimana sebaiknya keadilan menilai kasus ini?

Kesimpulan

Manusia merupakan mahluk sosial. Oleh sebab itu, maka manusia akan menjalin relasi dan komunikasi satu sama lain. Dalam menjalin relasi dan komunikasi tersebut tentu saja dibutuhkan adanya nilai dan norma untuk mengatur pola yang baik. Nilai dan norma merupakan hal penting yang harus ada didalam masyarakat dan antara nilai dan norma selalu saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa nilai merupakan suatu yang dianggap baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat, maka norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati masyarakat dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mengejar suatu yang dianggap baik atau diinginkan itu. Peran nilai dan norma secara umum adalah untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar pola perilaku yang ditunjukkan benar, seimbang, tidak merugikan, serta tidak menimbulkan ketidakadilan. Jika suatu daerah tidak terdapat suatu nilai dan norma sosial yang berlaku, pastilah daerah tersebut akan mengalami kekacauan dan pola kehidupannya akan mengalami penyimpangan.

Dalam bidang kedokteran nilai dan norma sangat diperlukan. Pada praktiknya, terdapat kasus-kasus yang harus dipertimbangkan dari pandangan nilai dan norma. Contohnya seperti kasus aborsi dan euthanasia yang telah dibahas sebelumnya. Dokter tidak hanya berurusan dengan masalah klinis saja, namun juga harus melihat pandangan nilai dan norma yang berlaku dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Daftar Pustaka

  1. Dickens BM, Singer P, Boyle JM, Lavery JV. Bioethics for clinicians 11: euthanasia and assisted suicide. Can Med Assoc J. 1997;156:1405–8.
  2. Littman LL, Zarcadoolas C, Jacobs AR. Introducing abortion patients to a culture of support: a pilot study. Arch Womens Ment Health. 2009;12:419–31.
  3. Webster PC. Indonesia: stratified health the norm. Can Med Assoc J. 2013;185:E99–100.
  4. Arisi E. Changing attitudes towards abortion in Europe. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2003;8:109–21.
  5. Melgalve I, Lazdane G, Trapenciere I, Shannon C, al et. Knowledge and attitudes about abortion legislation and abortion methods among abortion clients in Latvia. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2005;10:143–50.
  6. Choices NHS. Euthanasia and assisted suicide – NHS Choices [Internet]. 2015 [cited 2016 Jan 6]. Available from: http://www.nhs.uk/Conditions/Euthanasiaandassistedsuicide/Pages/Introduction.aspx
  7. Hans Jonas. The burden and blessing of mortality. Hastings Cent Rep. 1992;22:36
  8. K Bertens. Etika. 12th ed. Yogyakarta: PT Kanisius; 2013.
  9. K Bertens. Etika biomedis. 3rd ed. Yogyakarta: PT Kanisius; 2011.
  10. K Bertens. Filsafat barat kontemporer: Inggris-Jerman. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2002.
  11. K Bertens. Sejarah filsafat Yunani: dari Thales ke Aristoteles. Yogyakarta: PT Kanisius; 1999.

Tubuhku, Asetku? Refleksi atas Komodifikasi dan Privatisasi Tubuh


komodifikasi tubuh
Komodifikasi tubuh dan pemosisian tubuh sebagai benda yang bernilai secara ekonomis. Sumber: https://clairemontyblog.files.wordpress.com/2016/01/these-modern-ads-are-even-more-sexist-than-their-mad-men-era-counterparts.jpg?w=1000
Yeremias Jena (Ethics/Philosophy Department, Atma Jaya School of Medicine, Jakarta. Email: yeremias.jena@gmail.com)

PENDAHULUAN

Kata komidifikasi mungkin terdengar asing di telinga pembaca. Maka, saya akan menyajikan beberapa pengertian komodifikasi terlebih dahulu, sehingga makalah ini nantinya akan dimengerti secara utuh. Komodifikasi berasal dari kata komiditi, yang berarti barnag atau jasa yang bernilai secara ekonomi dan modifikasi, yang berarti perubahan fungsi atau bentuk sesuatu. Jadi, secara harafiah, komodifikasi adalah perubahan nilai maupun fungsi dari suatu barang maupun jasa menjadi komiditi (barang yang bernilai ekonomi). Menurut Wikipedia, komodifikasi adalah transformasi dari suatu barang, ide, maupun entitas lainnya yang biasanya tidak dikenal sebagai komoditi, kemudian menjadi komiditi. Sedangkan menurut Karl Marx dalam Encyclopedia of Marxism, komoditas berarti transformasi hubungan, sesuatu yang sebelumnya bersih dari perdagangan, kemudian menjadi hubungan komersial, hubungan pertukaran, membeli dan menjual [1]. Komodifikasi adalah proses mengubah barang atau layanan yang sebelumnya merupakan subjek yang mengikuti aturan sosial non-pasar menjadi suatu subjek yang mengikuti aturan pasar [2]. Oleh karena itu, komodifikasi di berbagai sektor kehidupan bisa muncul karena prinsip pasar yang inmgin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dalam makalah ini, saya mengangkat tema komodifikasi, khususnya pada tubuh perempuan, karena ada banyak fenomena yang menunjukkan bahwa citra perempuan dianggap menjadi komoditas yang layak dijual di tengah belantara persaingan industri. Terlebih lagi, hal ini banyak tak disadari oleh masyarakat kita, begitu pula dengan kaum perempuannya. Tema yang sangat menarik bagi saya. Lihat saja kenyataan yang terjadi sekarang ini, ruang pekerjaan dengan sekretaris pribadi, publik relation, hingga presenter ti berbagai media menjanjikan pesona tubuh perempuan sebagai senjata ampuh. Perempuan tak hanya hadir sebagai pekerja, tapi juga ditempatkan sebagai pemanis dan pelengkap agar suasana kerja tetap nyaman. Mungkin, fenomena komodifikasi perempuan ini juga lebih kentara di industri periklanan. Banyak selebritis yang diekspos keindahan tubuhnya untuk dimanfaatkan produsen yang sebenarnya semata-mata untuk kepentingan pasar saja. Pada akhirnya, komodifikasi perempuan melalui layar kaca sering dipahami sebagai feminisasi. Bahkan di layar kaca pun, perempuan dengan citra yang melekat, sering dijejalkan ke ruang penuh kerumunan laki-laki. Kepentingan kapital dengan jelas telah menyulap perempuan sebagai komoditas dan menciptakan sihir di tengah kebutuhan hiburan laki-laki.

Maka, secara tidak sadar, kepentingan kapital telah mereduksi makna kesetaraan dengan menciptakan komodifikasi tubuh. Perempuan seoalah-olah dianggap sebagai subjek, tetapi sepenuhnya jadir sebagai objek. Relasi subjek – objek itulah yang sering menjadi jebakan eksistensi diri perempuan di ruang publik. Apalagi, eksplorasi tubuh perempuan sekarang makin diperkuat dengan kecanggihan teknologi, contohnya melalui iklan, yang semakin kreatif dari hari ke hari. Hal tersebut tentu berdampak pada masyarakat secara sosial dan budaya. Penggunaan berbagai citra serta pemanfaatan objek sebagai model iklan memang menjadi daya magnet tersendiri.

Untuk memperoleh hasil makalah yang cukup menjanjikan, maka saa memilih 4 jurnal sebagai sumber rujukan saya. Satu di antaranya berbahasa Inggris, dan sisanya berbahasa Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh, jurnal-jurnal tersebut saling terkait di dalam hal komodifikasi tubuh perempuan. Yang menarik adalah, di dalam jurnal ini, saya mendapati bentuk komodifikasi dari berbagai cara. Ada yang didapat melalui kecanggihan teknologi dan kreativitas, contohnya periklanan televisi, kemudian ada yang bisa diamati dari kehidupan sehari-hari di jalan raya, yaitu lukisan wanita di bak truk, dan ada juga yang bisa dilihat dari tubuh wanita itu sendiri, melalui tattoo. Sebagai tambahan, saya juga merujuk ke jurnal budaya untuk melihat komodifikasi tubuh perempuan dari sisi lain; apakah itu merupakan suatu bentuk eksploitasi atau tidak. Semua isi jurnal dikemas dalam paket yang menarik, ada yang menggunakan metode penelitian dengan tubuhnya sendiri, teknologi TV Tunner, atau observasi di jalan-jalan raya. Maka, untuk menjamin keakuratan isi jurnal, jurnal yang saya pakai berada dalam jangka waktu 5 tahun di bawah 2013.

Sedangkan untuk judul makalah ini, saya memilih kata aset karena memiliki arti sesuatu yang memiliki nilai tukar atau modal/kekayaan (menurut KBBI). Walaupun aset memiliki pengertian berupa sesuatu yang seolah-olah bisa untuk diperjualbelikan, bukan berarti bahwa kita sebagai pemilik aset tersebut harus menjualnya. Sebagai perbandingannya, rumah peninggalan orangtua sebagai aset keluarga. Menurut kepercayaan, rumah peninggalan orangtua tidak boleh diperjualbelikan sebab hal itudapat membawa malapetaka bagi anggota keluarga yang menjualnya. Maka, hal tersebut kembali lagi pada pribadi kita masing-masing, apakah aset – tubuh perempuan – tersebut akan disimpan sebagai privasi atau mempublikasikannya di depan khalayak umum.

PEMBAHASAN

Pada era modern sekarang ini, industri bisnis berkembang biak bak jamur di musim hujan. Ketatnya persaingan di antara para pebisnis tentu semakin terasa. Lalu, yang menjadi perhatian bagi lembaga tersebut adalah bagaimana mempertanakan diri di dunia itu. Berbagai kiat tentu harus ditempuh untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga produkyang mereka hasilkan bisa dikenal oleh publik. Teknik pemasaran harus semakin dipertajam, mulai dari produk, harga yang terjangkau, tersedia secara mudah di pasaran, kemasan yang menarik, sampai promosi. Industri kosmetika pun tidak luput dari hal semacam ini.

Mengenai promosi, televisi adalah primadonanya. Menurut Bovee dan Arens (1987), pengaruh televisi bagai mengirim tentara dengan persenjataan lengkap yang masuk dan menembaki penduduk yang sedang santai dari pintu ke pintu. Melalui kekuatan televisi tersebut, orang menjadi tidak sadar, bahwa yang datang kepadanya melalui iklan televisi tersebut bukanlah sebuah realitas, melainkan konstruksi dari realitas itu sendiri. Data tentang belanja iklan secara nasional termasuk kosmetika, yang pada akhir tahun 2007 menunjukkan bahwa besaran 34, 1 triliun Rupiah (AGB Nelson, 11 Maret 2008), 55 persennya (bahkan bisa lebih bila tak dibatasi) terserap ke iklan televisi [3].

Maka, ada dua masalah pokok yang dibahas oleh peneliti, yakni kondisi objektif pemanfaatan bahasa tubuh perempuan dalam iklan kosmetik di televisi dan eksploitasi seperti apa yang dilakukan oleh para pengiklan. Untuk menjawabnya dengan tepat, maka peneliti menggunakan objek studi, yang dalam penelitian ini menggunakan iklan-iklan kosmetika di televisi. Cara menganalisisnya adalah dengan dilakukan perekaman secara detail dengan memanfaatkan perangkat komputer yang dilengkapi TV Tunner. Kemudian, dilakukan analisis wacana untuk menjawab masalah uyang telah dikaji di atas tanpa melibatkan pengiklan atau produsernya sebagai objek kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir hermeneutika (Mulyana, 2001), dilengkapi dengan melihat 3 faktor, yakni faktor genetik (pola pikir produsen iklan kosmetika), faktor objektif (kondisi objektif tampilan iklan kosmetik), dan faktor afektif (analisis wacana terhadap tampilan iklan) [3].

Setelah melakukan analisis wacana terhadap hasil perekaman dengan TV Tunner, maka peneliti menemukan beberapa esensi yang perlu dibahas dalam penelitian ini. Iklan kosmetika yang ditampilkan melalui televisi, denan jelas telah memanfaatkan bahasa tubuh perempuan, dengan penampilan yang terkesan sensual untuk menarik minta audience. Hal ini secara tidak langsung telah menciptakan suatu mediasa budaya pemujaan tubuh (fethisism of the body). Begitu pula dengan bak truk, yang telah berfungsi sebagai media komunikasi visual, selain alat transportasi, sering dengan semakin banyaknya iklan yang memanfaatkan media ini dalam mempromosikan suatu produk [4]. Padahal, sebagai etnis yang menganur budaya ketimuran, iklan tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3PS) KPI. Penonjolan gambar bergerak yang dibarengi dengan musik, yang memperlihatkan bagian-bagian sensitif tubuh wanita disajikan pada jam-jam tayang prime time, merupakan contoh nyata eksplotasi tubuh perempuan. Penampilan produk seolah-olah hanya mengekor pada kemolekan tubuh, kecantikan, dan kepopuleran arti yang menjadi ikon iklan. Bahkan, penampilan kawasan privat, seperti kekaguman suami pada keindahan fisik istrinya dalam sebuah iklan, tetap ditampilkan pada jam tayang yang tidak khusus bagi orang dewasa.

Menurut Idi Subandi Ibrahim (2007), periklanan seperti itu merupakan upaya mengkonstruksi bahasa tubuh perempuan untuk menarik minak khalayak terhadap produk yang ditawarkan. Berarti, mediasi pemujaan bahasa tubuh melalui konstruksi bahasa tubuh baik lewat penampilan ikon iklan serta narasi musik yang menyatu, seperti yang telah diuraikan di atas, telah mengabaikan budaya Melayu yang halus (Anang Hermawan, 2007)[3].

Pemanfaatan bahasa tubuh perempuan dalam iklan kosmetik di televisi sekarang ini cenderung dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat sensualitas, seperti bentuk tubuh, kehalusan kulit, berbagai gerakan, serta narasi dan musik yang terkesan mengkaitkannya pula dengan kepentingan lawan jenis. Kedudukan etika, budaya, serta pandangan keagamaan masyarakat tampaknya makin lekang oleh waktu.

Terkait dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka Anang Hermawan menyebutnya sebagai komodifikasi tubuh perempuan dalam iklan, terutama iklan kosmetika. Dalam konteks ini pula, menurutnya, muncul kecenderungan merebaknya tubuh yang ideal (yang dikonstruksi sebagai mitor). Sedangkan pengkaji lainnya, Imam Zamroni (2007), menyatakan bahwa perempuan hanya dijadikan objek dalam kasus ini. Menurutnya, hal ini termasuk dalam ketimpangan sosial (social disorder) di mana adanya pandangan yang membedakan kualitas perempuan dan laki-laki, perempuan hanya dikaitkan dengan sektor domestik [3].

Iklan televisi memang memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Melalui jangkauannya yang sangat luas, empati pemirsa terhadap produk yang dipasarkan dapat dibangun dengan mudah, terutama bagi mereka yang belum advertising minded. Iklan yang sangat persuasif bisa dengan mudahnya mempengaruhi mereka. Maka, tidak mengherankan jika fenomena konsumtivisme muncul secara berlebihan pada era globalisasi ini (New Comb, Turner, dan Converce, 1985) [3]

Perempuan tak hanya dijadikan komoditas melalui bidang periklanan saja, tapi juga melalui tattoo. Tattoo sekarang ini, terlebih pada tubuh perempuan, boleh dikategorikan sebagai komoditas pasar yang utama (Harlow, 2009)[5]. Hal ini bisa terjadi karena pola pikir manusia yang sudah jauh berkembang. Tattoo bukan sekadar gambar yang tertera pada tubuh, yang hanya bisa ditafsir oleh si pemilik tattoo saja, tetapi, lebih dari itu, tattoo diterima dan dibaca oleh siapapun yang melihatnya, dalam arti secara sosial. Pandangan ini sudah tentu jauh berbeda dari yang terdahulu. Bahkan, menurut Jeffreys (2000), adanya keberadaan tattoo dalam tubuh perempuan ikut menjadi aspek pertimbangan akan pemberian beasiswa terhadapnya. Dulu, orang beranggapan bahwa jika seprang perempuan bertattoo, maka ia sedang/telah mengalami trauma psikologis. Sebab, tattoo dianggap sebagai mutilasi terhadap diri sendiri. Bagi Jeffreys, tattoo hanya menimbulkan sakit. Namun, berbeda pandangan dengan Jeffreys, Sanders dan Vail (2008) mengatakan bahwa tattoo itu seni [5]. Maka tidak mengherankan, jika sebutan pembuat tattoo ikut berkembang dari “tattoists” menjadi “tattoo artists”.

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, komodifikasi perempuan dalam periklanan dan tattoo berarti menandakan bahwa kecanggihan teknologi ikut dilibatkan di dalamnya. Komodifikasi tubuh perempuan telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menarik perhatian audience. Lalu, bagaimana dengan komodifikasi ubuh perempuan yang bisa terjadi tanpa sentuhan teknologi? Jawabannya, salah satunya, adalah lukisan tubuh perempuan di bak truk. Pasti pembaca sudah paham dengan fenomena ini.

Inilah yang dimaksud dengan seni urban. Dalam perkembangannya, seni urban tumbuh subur di perkotaan, karena kota-kota besarlah yang memiliki infrastruktur serta fasilitas bagi berkembangnya budaya urban. Kemudian akses informasi menjadi salah satu indikatornya, terutama kebudayaan yang membuat segala sesuatu bisa diketahui dengan cepat, yaitu melalui internet dan televisi. Seni urban bermula ketika sebuah ruang perkotaan dianggap sebagai ruang yang diperebutkan dengan berbagai kepetningan [4]. Dari kejadian tersebut, muncul beragam bentuk ekspresi, termasuk dalam bentuk trans art (contoh: lukisan di bak truk). Tidak jarang, pengguna jalan mendapati truk yang bagian belakangnya memiliki nilai hiburan tersendiri. Maksudnya, lukisan di bak truk sering memancing emosi, entah itu senyuman atau kesinisan akibat dari visualisasi lukisan tersebut. Kalimat bernada lugas nan erotis sering tergambar dengan jelas, diiringi dengan objek gambar figur perempuan. Maka, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa lukisan di bak truk acap kali dipandang sebagai bentuk pengeksplotasian perempuan sebagai objek visual. Perempuan dianggap sebagai pemanis pandangan belaka, apalagi di kala kemacetan melanda pengguna jalan.

Representasi perempuan dalam lukisan di bak truk antara lain dipertegas secara biologis, misalnya perempuan dilukiskan memiliki rambut panjang dan bibir merekah, atau selalu tersenyum. Dari lukisan-lukisan itu, jelas sekali bahwa mereka tidak memvisualisasikan perempuan tua. Contoh lainnya, perempuan direpresentasikan sebagai pendoa (lukisan perempuan berjilbab). Perempuan ditempatkan untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada sikap hidupnya, seperti cara beragama dan hidup dalam beragama. Tapi, saya ikir, lukisan perempuan di bak truk yang paling banyak terekam adalah kesan seksi dan sensual-erotik perempuan. Itulah fakta yang seringkali saya dapati, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di kota kecil. Memang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa lukisan di bak turk banyak diproduksi oleh laki-laki. Pembaca narasi tubuh perempuan adalah sesuatu yang ingin dibidik dari lukisan itu. Penggambaran perempuan dengan penampilan fisik yang menunjang adalah konstruksi sosial yang dimaksud untuk memenuhi imajinasi hasrat dan fantasi laki-laki. Perempuan harus menjadi sosok yang diinginkan laki-laki.

Kemudian, yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah komodifikasi tubuh perempuan termasuk suatu bentuk pornografi yang mengeksploitasi tubuh perempuan atau tidak? Jika kita tinjau secara harafiah, pornografi berasal dari bahasa Yunani “porne”, yang artinya “pelacur” dan kata “graphe” yang artinya “tulisan” atau “gambar”. Jadi, pengertian pengertian pornografi lebih tertuju pada segala karya, baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur (Ade Armando, 2003) [6]. Sedangkan, eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, serta pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Tetapi, ada yang mempersepsikan pornograsi sebagai seks atau seni/art.

Faktanya, keindahan perempuan dan kekaguman laki-laki terhadap perempuan adalah suatu kisah klasik yang tidak pernah habis. Sebenarnya, debat mengenai hal ini mungkin tidak akan berkembang menjadi sebuah polemik berkepanjangan jika penggunaan media, cara peredaran, serta pasar yang dituju, diatur sedemikian rupa[3]. Artinya, tidak menjadi tontonan yang bersifat massal. Namun, ketika perempuan menjadi simbol dalam seni yang bersifat komersial, maka kekaguman itu menjadi bagian dari orientasi bisnis. Posisi perempuan menjadi sangat potensial untuk dikomersialkan dan dieksplotasi karena perempuan dianggap sebagai sumber inspirasi dan sumber keuntungan. Yang menarik, Bouldrillard (2005) mengatakan bahwa ada dua invesasi yang bisa dilakukan dalam tubuh, yakni investasi fisik dan ekonomi [5]. “The body is something we have, something we are, and something we become.” (Miriam Faster dan Monica Greco, 2005) [5].

Perempuan kerapkali dicitrakan harus berpenampilan menawan dan menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Dan pornografi, pada dasarnya, memberi ruang yang luas terhadap penonjolan seksualitas dan unsur erotisme. Satu hal yang nyata yang mempertegas pornografi sebagai bentuk eksploitasi perempuan adalah maraknya suatu fenomena political economic of the body, yakni komodifikasi tubuh perempuan menjadi alat untuk kepentinan ekonomi yang disarkan pada konstruksi sosial dan ideologi tertentu. Hal ini berarti penggunaan tubuh perempuan di media sebagai salah satu ajang pornografi, dipolitisasi demi kepentingan pasar, misalnya iklan, kalender, video klip, dan majalah. Adanya budaya konsumeristis yang makin berkembang sekarang ini justru memperparah keadaan bahwa tubuh manusia, khususnya perempuan, bisa “menjual” apapun [3].

Tubuh perempuan memang selalu dipersepsi atas dasar pola pikir “orang lain”. Banyak yang menganggap tubuh perempuan disamakan dengan seks. Tentu kaum perempuan manapun tidak akan setuju dengan pernyataan itu. Tetapi, bisa kita lihat, satu hal yang ambigu dalam masyarakat adalah ketika tayangan televisi menayangkan adegan seronok, masyarakat bisa langsung bereaksi. Namun, tidak demikian halnya dengan lukisan di bak truk, misalnya, dalam jurnal ini. Bahkan, lukisan tersebut menjadi hiburan bagi pengguna jalan yang begitu penat dengan kemacetan. Etalase hiburan melalui lukisan bak truk diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Malah ada yang menganggapnya sebagai bentuk ekspresi seni, sehingga sah-sah saja untuk dilukiskan oleh para supir truk [4].

Hal ini jelas menunjukkan bahwa komodifikasi tubuh perempuan sebagai eksploitasi tidak dapat dibenarkan, karena eksploitasi semacam itu, secara tidak disadari, telah menempatkan perempuan dalam dua posisi sekaligus, yakni sebagai pelaku dan korban [6]. Tapi, apabila kita cermati dengan lebih saksama, hal itu sebenarnya diinginkan oleh masyarakat sendiri. Fungsi kontrol yang seharusnya ada pada masyarakat dan pemerintah seakan-akan menjadi sesuatu yang absurd. Longgarnya kontrol sosial inilah yang makin memperkuat bentuk eksploitasi tubuh perempuan di media. Komodifikasi tubuh perempuan sebagai bentuk eksploitasi telah merendahkan martabatnya sendiri, sebab perempuan dianggap sebagai objek seks semata. Representasi perempuan semacam ini, yang dengan jelas termasuk komodifikasi tubuh perempuan dalam industri media, telah mereduksi posisi perempuan yang seharusnya setara denan laki-laki.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tubuh bukan hanya sebagai entitas biologis, tetapi juga merupakan bentuk kompleks dari sosio-kultural, yang melalui proses perwujudan, mencerminkan subjektivitas kita masing-masing dan pengalaman hidup kita. Saya mengutip Baudrillard yang mengatakan bahwa kita tidak hanya menaruh pemujaan yang mendalam terhadap tubuh kita, tetapi juga menjadikan tubuh kita sebagai komoditas (objek). Nilai komoditas itu memang tidak terelakkan lagi. Tetapi sejauh tidak dipublikasikan di depan publik, hal itu bukanlah masalah. Namun, konflik sebenarnya adalah kasus komodifikasi tubuh perempuan ini justru terjadi di Indonesia. Khususnya, seperti yang telah diulas di atas, melalui media periklanan. Lihat saja bagaimana perempuan tampil sebagai artis iklan rokok, minuman kuat, oli, hingga motor gede yang selama ini diasumsikan sebagai konsumsi kaum laki-laki. Iklan cream pembesar payudara merek terkenal juga menunjukkan sensualitas payudara model iklannya. Begitu juga dengan lukisan wanita di balik bak truk yang seolah-olah ditampilkan seronok. Pengaruh kepentingan kapitalisme memang begitu terasa pada zaman kecanggihan teknologi ini.

TINJAUAN KRITIS

Fenomena komodifikasi tubuh perempuan telah dibahas secara tepat dalam empat jurnal yang telah saya pakai sebagai rujukan dalam pembahasan. Komodifikasi tubuh perempuan ditunjukkan melalui apa yang terjadi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bidang periklanan di televisi, tattoo pada tubuh perempuan, sampai pada lukisan di bak truk. Dari jurnal-jurnal tersebut, saya berpendapat bahwa saya tidak setuju dengan komodifikasi tersebut. Apalagi sebagai perempuan, saya bisa menyadari bahwa hal itu tentu saja telah merendahkan martabat perempuan. Perempuan seolah-olah merupakan kasta kedua, setelah kedudukan laki-laki. Padahal, di hadapan Tuhan, semua manusia memiliki martabat yang sama.

Dengan adanya komodifikasi, perempuan hanya dianggap sebagai objek, dan seringkali hanya diposisikan sebagai pemuas hasrat laki-laki. Tubuh perempuan juga sering diarahkan ke sistem domestik, di mana perempuan selalu dikaitkan dengan makanan dan dapur. Hal ini sama sekali tidak benar. Perempuan juga bisa berkarier. Sebab, perempuan juga merupakan subjek yang kreatif, pejuang, dan inspiratif.

Satu hal yang menarik dari salah satu jurnal yang saya pakai adalah, di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia, terdapat dua investasi, yaitu investasi fisik dan investasi ekonomi [5]. Sebagai seorang perempuan, saya pikir kedua hal tersebut adalah benar adanya. Sejauh tidak dipublikasikan untuk khalayak ramai, maka hal ini wajar saja. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan tubuhnya secara ekonomi, tidak serta merta berarti bahwa perempuan tersebut harus melakukannya. Maksudnya, jika ia menginvestasikannya, tentu saja dia sudah bersentuhan dengan dunia luar, menjadikan tubuhnya sebagai komoditas. Tetapi hal itu bukan berarti bahwa laki-laki tidak memilikinya. Nilai komoditas perempuan lebih disorot karena belum ada kesetaraan gender yang benar-benar terwujud secara nyata dan menyeluruh.

Maka, berdasarkan hasil kajian kritis yang telah saya lakukan, maka keempat jurnal ini memiliki benang merah yang sama, yaitu bentuk komodifikasi tubuh terhadap perempuan. Jurnal-jurnal ini sudah berkaitan satu sama lain, sehingga lebih mudah dipahami sebagai satu kesatuan.

Kekurangan yang saya temui adalah, penelitian dalam bidang periklanan di televisi hanya melibatkan iklan sabun. Seperti yang kita ketahui, selebritas dalam iklan sabun tentu saja harus memiliki komoditas yang layak jual. Tetapi, kita tidak tahu apakah iklan-iklan lain juga membutuhkan komoditas seperti itu pula. Sayangnya, hal ini tidak dibahas di sini. Hal lainnya adalah banyak kosa kata asing, termasuk kata-kata dalam strategi penelitian, yang tidak dijelaskan secara rinci di sini, misalnya studi kasus tunggal terpancang, pendekatan tafsir hermeneutik, pendekatan kritik holistik, dan purposive sampling, sehingga saya kurang memahami makna kata-kata tersebut. Padahal, menurut saya, hal itu adalah penting untuk dijelaskan kepada pembaca awam seperti saya. Tetapi, jurnal penelitian ini memberikan pembahasan dengan detail, sehingga saya bisa memahami esensi yang ingin disampaikan dari jurnal ini, yaitu bentuk komodifikasi tubuh perempuan, khususnya pada iklan di televisi. Yang menjadi kelebihan jurnal-jurnal ini adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan teliti dari potongan-potongan gambar ilustrasi dimasukkan ke dalam jurnal ini, sehingga memudahkan pembaca untuk berimajinasi mengenai bentuk komodifikasi yang seperti apa yang sedang dibicarakan.

Gambar yang paling mencuri perhatian saya adalah gambar tattoo dari si penulis jurnal itu sendiri. Mungkin, menurut dia, jika ia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai metode penelitian, maka hal itu akan lebih mudah mengantarnya ke dalam maksud jurnal itu sendiri dibuat. Dan, tattoo yang dimilikinya itu bukan sekadar tattoo biasa, ada gambar sayak kelelawar, juga bunga. Tapi, sayang, tattoo sebagai salah satu bentuk komodifikasi perempuan hanya dijabarkan melalui tulisannya, bukan berasal dari tattoo yang ia miliki. Ia bahkan tidak menunjukkan contoh tattoo yang seperti apakah yang termasuk bentuk komodifikasi ini. Ia hanya mengutip kata-kata dari beberapa ahli dalam hal komodifikasi itu.

Pandangan masyarakat terhadap fenomena komodifikasi tubuh perempuan sangalah penting. Jika respon masyarakat adalah positif, maka bukanlah tidak mungkin jika komodifikasi ini akan terus berlanjut hingga ke tingkat eksploitasi yang lebih tinggi lagi. Sikap acuh tak acuh dari masyarakat akan menentukan tindakan yang kemudian perlu diambil. Bahkan, jika fenomena ini terus berlanjut, maka kedudukan perempuan untuk selanjutnya tidak akan lebih dari sekadar objek. Sayangnya, inilah hal yang sering tidak disarari oleh perempuan itu sendiri, mereka sebenarnya telah menjadi pelaku sekaligus korban. Lalu, dengan adanya kecenderungan eksploitasi semacam ini, dampak negatif akan diterima oleh khalayak luas di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tingkat pendidikannya masih rendah. Mindset mereka seolah-olah terbentuk dengan sendirinya, bahwa derajat perempuan dan laki-laki dianggap tidak sama. Perempuan selalu di bawah laki-laki.

Selanjutnya, yang saya pikir penting untuk diobservasi juga adalah, perbandingan pendapat antara orang Barat dan orang Timur itu sendiri. Pandangan orang Barat dan Timur jelas jauh berbeda, sehingga menarik pula untuk diperbincangkan. Mungkin mereka akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap komodifikasi tubuh perempuan.

Singaktnya, saya berpendapat bahwa pemanfaatan bahasa tubuh harus disesuaikan dengan prinsip etika, budaya, dan pandangan keagamaan masyarakat. Bagaimana pun juga, manusia adalah tujuan pada dirinya, ia tidak boleh diperlakukan sebagai alat belaka.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Komodifikasi tubuh perempuan merupakan fenomena yang seringkali terjadi di sekitar kita. Banyak yang menganggap bahwa itu bukanlah masalah besar dan tidak lebih dari sekadar hiburan. Padahal, komodifikasi tubuh perempuan telah menempatkan perempuan sebagai objek belaka, di mana kedudukannya telah direduksikan, sehingga tidak setara lagi dengan laki-laki. Adanya budaya konsumerisme, justru malah memperparah keadaan ini [3]. Ketimpangan sosial antara kualitas perempuan dan laki-laki adalah efek yang jelas ditimbulkan oleh adanya komodifikasi tubuh perempuan. Kesetaraan gender tidak diperhatikan lagi. Bentuk eksploitasi semacam ini tentu harus diminimalisasi sedemikian rupa, sehingga perempuan dan laki-laki bisa berfungsi sebagai subjek. Komodifikasi tubuh perempuan tentu tidak bisa dihilangkan sama sekali dalam era globalisasi ini, tetapi bisa dikendalikan atau, paling tidak dibatasi. Modal intelektualitas dan inner beauty lebih ampuh untuk memberi ruang seimbang bagi perempuan di ruang publik daripada menampilkan pesona tubuh, citra seksual, dan sihir kecantikan sebagai komoditas utama. Selanjutnya, yang kemudian menjadi tanangan utama bagi kaum perempuan adalah perjuangannya sebagai subjek.

Jadi, pemanfaatan bahasa tubuh boleh dilakukan, asal dilakukan dalam batas-batas tertentu, yaitu dengan memperhatikan prinsip etika, budaya, serta pandangan keagamaan masyarakat. Komodifikasi tubuh perempuan, paling tidak, harus dilakukan secara terbatas, pada bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif, namun tetap menunjukkan manfaat dari produk yang ditawarkan, misalnya. Hal itu lebih baik daripada menonjolkan penampilan tubuh perempuan secara berlebihan. Dengan begitu, budaya ketimuran kita akan tetap terjaga.

Ke depan, saya memperkirakan bahwa polemik ini akan semakin hilang, seiring dengan berkembangnya kepentingan kapitalisme dan budaya konsumerisme dari masyarakat itu sendiri. Tampaknya motif komoditas akan terus bertahan, meski sejumlah argumentasi digunakan untuk menyamarkannya, mulai dari seni, pendidikan (seks), hingg hiburan. Toh, pada akhirnya ia akan bermuara pada keinginan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Komodifikasi tubuh perempuan akan dianggap sebagai suatu hal yang wajar, atau bahkan hiburan belaka. Pemanfaatan bahasa tubuh perempuan justru dianggap sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuan, tanpa memperhitungkan dampak yang mungkin terjadi. Tubuh perempuan hanya dianggap sebagai komoditas yang layak jual. Kasus komodifikasi tubuh perempuan berhak mendapat perhatian khusus, sebab jika hal ini terus-menerus terjadi, maka perempuan tidak lebih dari sekadar objek yang dipertontonkan di depan khalayak umum.

RUJUKAN

  • Commodification [intertnet]. Wikipedia, the free encyclopedia. 2013. [cited February 4, 2013]. Retrived from: https://en.wikipedia.org/wiki/Commodification
  • Komersialisai, Komodifikasi dan Privatisasi [internet]. [cited February 9, 2013]. Retrived from http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/124/Privatisasi_Air/Komersialisasi__Komodifikasi_dan_Privatisasi.html
  • Witjaksana G, Samudi S. Bahasa tubuh perempuan dalam iklan kosmetik di televise (sebuah analisis wacana). Semai Komunikasi. 2010; 1(1):pp.46-58.
  • Wicandra OB. Representasi Tubuh Perempuan pada lukisan di balik truk. Nirmana. 2009;9(1):pp.31-37.
  • Craighead C. (Monstrous) Beauty (Myths): the commodification of women’s bodies and the potential for tattooed subversions. 2011;25(4):pp.42-49.
  • Wulandari, Thandra. Perempuan dan pornografi: sebuah seni ataukah eksploitasi. Jurnal Legality Universitas Muhamadiyah Malang. 2010;1(1);pp/ 15-25.

KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB


Pengantar:

Tulisan berikut sebetulnya adalah makalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Atma Jaya, angkatan 2016. Saya menugaskan mereka mempresentasikan topik “Kebebasan dan Tanggung Jawab”. Setelah itu, mereka (secara kelompok), harus menulis sebuah paper panjang. Acuan utama adalah buku Etika karya Prof. Dr. K. Bertens. Karena itu, sebagian besar makalah ini adalah ringkasan dari buku tersebut. Meskipun begitu, di bagian terakhir makalah ini tampak usaha mahasiswa untuk menerapkan konsep kebebasan dan tanggungjawab dalam profesi kedokteran. Meskipun belum maksimal, saya menganggap usaha kreatif semacam ini sebagai hal yang sangat positif.

Paper ini sepenuhnya milik: Shella Sanjaya (2015-060-004), Michelle (2015-060-034), Natalia Julianti (2015-060-005), Jessica Alysia (2015-060-035), Yufilia Suci Amelia  (2015-060-006), Gina Levina (2015-060-038), Maria Carolina (2015-060-016), Lydia Rosalina Widjaja (2015-060-049), Johanna Jonathan (2015-060-017), Christina Martha Saleh (2015-060-050) ,Janeta Odelia (2015-060-020), Jessica (2015-060-051), dan Stephanie Fortunata (2015-060-033)

A. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Terdapat hubungan timbal balik antara pengertian “kebebasan” dan “tanggung jawab”, sehingga orang yang mengatakan “manusia itu bebas” maka dengan sendirinya menerima “manusia itu bertanggungjawab”. Tidak mungkin kebebasan (dalam arti sesungguhnya) tanpa tanggung jawab dan tidak mungkin tanggung jawab tanpa kebebasan. Cukup sering kita mendengar orang berbicara tentang “kebebasan yang bertanggung jawab”, namun sebenarnya ungkapan tersebut adalah tautologi, dimana pengertian yang satu sudah terkandung dalam pengertian yang lainnya.

Dalam hidup setiap orang kebebasan adalah suatu unsur hakiki. Kesulitannya baru dimulai bila kita ingin mengungkapkan pengalaman pada taraf refleksi. Seperti dalam renungannya Augustinus, ia sendiri heran karena sebenarnya ia sudah tahu apa itu waktu, mengerti bila kita berbicara tentang waktu, dan juga mengerti bila mendengar orang lain berbicara tentang waktu. Tetapi sebenarnya apa itu waktu? Hal yang sama dapat dikatakan juga tentang kebebasan. Kalau tidak ada orang yang bertanya apa arti kebebasan itu, kita yakin kita tahu, karena kita sendiri mengalaminya. Tapi saat ditanya kita menjadi bingung dan tidak bisa menjawab.

Maksud Augustinus adalah perbedaan antara pengetahuan yang dirumuskan secara eksplisit dengan pengetahuan yang tinggal implisit saja berupa pengalaman. Pengalaman itu tidak boleh dicampuradukkan dengan jenis lain, khususnya pengalaman yang menjadi titik tolak dan fundamen ilmu pengetahuan empiris karena mengacu pada pengalaman lahiriah dan besifat empiris (berdasarkan fakta yang tampak bagi semua orang). Dalam arti ini kebebasan tidak pernah dapat ditentukan. Dari kenyataan itu, ilmuwan menyimpulkan bahwa tidak ada kebebasan, karena mereka hanya melihat satu pengalaman dan mengabaikan yang lain seperti pengalaman batin. Pengalaman batin hanya adalah apa yang saya alami tentang diri saya dan tidak pernah terbuka lagi bagi orang lain.

Pengalaman batin itu menyatakan kebebasan saya. Sehingga seorang filsuf Perancis, Henri Bergson, merumuskan bahwa fakta tidak mempunyai arti dalam ilmu empiris dan merupakan data langsung dari pengalaman batin. Bergson mengatakan kebebasan adalah hubungan antara “aku konkret” dan perbuatan yang dilakukannya. Tugas filsafatlah secara kritis merefleksikan serta menjelaskan apa yang kita alami secara spontan. Kebebasan merupakan unsur penting dalam pengalaman kita sebagai manusia, kebebasan merupakn suatu tema abadi bagi filsafat, yang tidak akan pernah terbahas sampai habis. Salah satu usaha filsafat yaitu membedakan serta menganalisis semua arti “bebas” dan menciptakan kejelasan. Kebebasan mempunyai banyak aspek dan banyak karakteristik, suatu realitas yang amat kompleks.

Pertama-tama kita perlu membedakan antara kebebasan sosial-politik dan kebebasan individual. Subjek kebebasan sosial-politik adalah suatu bangsa atau rakyat. Sedangkan subjek kebebasan individual adalah manusia perorangan. Kebebasan sosial-politik bukanlah sesuatu yang sudah ada, melainkan produk perjuangan sepanjang sejarah.

Kebebasan Sosial-Politik:

1) Kebebasan Rakyat vs Kekuasaan Absolut

Sejarah Eropa dan dunia menjadi pelopor dalam mewujudkan kebebasan sosial-politik. Di Inggris pembatasan absolutisme para raja berlangsung-langsung dalam waktu yang panjang. Langkah pertama adalah Magna Charta (2015), piagam yang terpaksa dikeluarkan Raja John untuk menganugrahkan kebebasan-kebebasan tertentu kepada para baron dan uskup Inggris. Selanjutnya proses pembatasan kuasa absolut monarki berjalan dan dianggap selesai. The Glorious Revolution (1688) menunjukkan peristiwa William III serta Mary Stuart naik tahta di Inggris, sambil mengakui dan menerima The Bills of Rights (piagam berisikan perumusan hak-hak parlemen terhadap monarki atau raja-raja yang autokrat).

Di Perancis absolutisme para raja dipatahkan dengan lebih mendadak dan lebih dramatis melalui Revolusi Perancis (1789) yang mengakibatkan raja Louis XIV dipenggal kepalanya dengan alat guillotine (1792) dan istrinya Marrie Antoinette. Perjuangan revolusi ini tidak hanya membatasi dan menggulingkan kekuasaan para raja Perancis yang diberi nama “Rezim Lama” (Ancien Regime) dengan semboyan “ Kebebasan, Persamaan, Persaudaraan.” (Liberte, Egalite, Franite). Kebebasan diartikan dalam kebebasan sosial-politik. Ide pokok revolusi ini adalah kedaulatan rakyat (the sovereignty of the people). Dimana the sovereignty adalah memegang kekuasaan tertinggi, yang berdaulat. Namun semakin lama semakin sadar bahwa yang berdaulat seharusnya rakyat, kesadaran ini timbul akibat penderitaan atas penindasan raja-raja absolut, hal tersebut meyakinkan rakyat bahwa kekuasaan tanpa batas dari monarki absolut tidak bisa diterima. Rakyatlah yang berdaulat, maka kekuasaan absolut harus dibatasi.

Kebebasan politik menurut bentuk pertama ini adalah perwujudan kebebasan sosial-politik ini terbatas pada kedua negara bersangkutan tapi relevansi universal. Inti dari bentuk pertama adalah menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan tidak boleh berada pada instansi lain, kebebasan rakyat tidak boleh dirampas oleh siapapun juga. Hal ini tercatat juga pada UUD 1945 (lihat pasal 1). Gagasan yang melatarbelakangi kebebasan sosial-politik dasarnya bersifat etis.

2) Kemerdekaan versus Kolonialisme

Kebebasan ini direalisasikan dalam bentuk yang kita sebut “kemerdekaan”. Amerika Serikat adalah negara pertama yang melepaskan diri dari kekuasaan Inggris dengan The Declaration of Independence (1776). Mereka mewujudkan ide kebebasan yang mulai mekar di negara penjaajh. Revolusi Amerika memengaruhi Revolusi Perancis di Eropa dan negara lainnya seperti Bolivia, bahkan sampai ke benua Asia serta Afrika. Hanya beberapa kawasan status kemerdekaan masih dipersoalkan, karena alasan-alasan historis khusus.

Ide dibelakang proses dekolonisasi ini bersifat etis. Tidaklah pantas suatu bangsa dijajah oleh bangsa lain, kare itu kolonialisme tidak pernah boleh terjadi lagi. Setelah berabad-abad lamanya penjajahan dianggap lumrah, namun sekarang ditolak secara umum karena tidak etis. Aspek etis dirumuskan dalam kalimat pertama UUD 1945L “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pada tahun 1960 negara-negara PBB menyepakati sebuah deklarasi yang berisi sama yaitu hak semua negara dan bangsa yang dijajah untuk menentukan nasibnya sendiri.

B. Anatomi Kebebasan Individual

Kebebasan dalam arti sosial-politik berkaitan erat dengan etika. Sedangkan “etika politik” (filsafat politik) adalah kebebasan individual.

  1. Kesewenang-wenangan (Arbritase)

Orang disebut bebas jika ia dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Bebas disini artinya terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan atau izin atau kesempatan untuk berbuat semaunya.

Contohnya adalah seorang manajer bisa mengatakan babhwa jam sekian ia masih bebas, maksudnya tidak terikat oleh janji atau komitmen lain. Contoh lainnya adalah seorang pelajar bebas memilih apakah dia mau masuk sekolah atau bolos, bebas disini artinya lepas dari kewajiban belajar dan mengisi waktu sekehendak hatinya. Saya bebas, jika melakukan apa saja yang saya mau. Kesan spontan ini di bebaskan, karena orang mencampuradukkan kebebasan dengan merasa bebas. Kalau kita berefleksi lebih mendalam, akan tampak bahwa kebebasan tidak bisa disamakan dengan merasa bebas atau merasa dilepaskan dari segala macam ikatan sosial dan moral.

Hal ini juga berlaku pada liberalisme, mereka berbicara tentang usaha bebas (free enterprise). Semboyan liberalisme abad 19 adalah laissez faire, laissez passer. Artinya adalah biar saja, jangan campur tangan. Namun kebebasan ini menyeleweng karena bebas penindasan bagi banyak orang lain. Kebebasan semu hanya berlaku pada sebagian orang, mereka yang memiliki modal dan menguasai seluruh ekonomi. Dengan menggalakan paham liberalisme tentang kebebasan, artinya dengan menolak setiap bentuk regulasi dan campur tangan dari pemerintah semua orang kecil itu dirugikan dan diperas tenaga kerjanya. Negara modern menyadari bahwa pemerintah harus campur tangan dalam mekanisme ekonomi demi kesejahteran umum.

Kebebasan dalam arti kesewenang-wenangan sebenarnya tidak pantas disebut kebebasan, karena disalah gunakan pengertiannya. Karena bebas artinya lebas dari segala keterikatan. Kebebasan tidak bertentangan dengan keterikatan. Sebaliknya, kebebasan yang sejati mengandaikan keterikatan oleh norma-norma. Norma-norma tidak menghambat adanya kebebasan, tapi justru memungkinkan tingkah laku bebas.

2) Kebebasan Fisik

Kebebasan fisik artinya tidak ada paksaan atau rintangan dari luar. Orang beranggapan bahwa orang bebas bergerak tanpa ada hambatan apa pun. Bisa saja orang tidak menikmati kebebasan fisik, namun sungguh-sungguh bebas. Menurut Friedrich Schiller: Manusia diciptakan bebas dan ia tetap bebas, sekalipun lahir terbelenggu. Biarpun kebebasan fisik belum terwujud yag sebenarnya, namun kebebasan ini patut dinilai positif. Jika kebebasan berarti kesewenang-wenangan harus ditolak sebagai penyalahgunaan kata “kebebasan”, maka kebebasan fisik bisa kita hargai tanpa ragu-ragu. Kebebasan ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan untuk menjadi orang yang bebas dalam arti sebenarnya.

3) Kebebasan Yuridis

Kebebasan ini berkaitan erat dengan hukum dan harus dijamin oleh hukum. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam dokumen hak-hak manusia berulang kali dibicarakan tentang “hak-hak dan kebebasan-kebebasan”. Setiap hak mengandung kemungkinan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dengan bebas dan tak terganggu. Kebebasan dalam arti ini adalah syarat-syarat fisis dan sosial yang perlu dipenuhi agar kita dapat menjalankan kebebasan kita secara konkret.

Menandai situasi kita sebagai manusia. Kebebasan manusiawi tidak menciptakan (kebebasan Tuhan). Kebebasan kita bersifat berhingga dan karena itu membutuhkan lingkup gerak di mana ia bisa dijalankan. Kebebasan kita memperoleh nilai lebih besar, sejauh wilayahnya di mana kita dapat mewujudkannya, lebih besar pula. Dasarnya biasa hukum kodrat atau hukum positif. Karena itu kita membedakan kebebasan yuridis yang didasarkan pada hukum kodrat dan kebebasan yuridis yang didasarkan pada hukum positif.

Kebebasan-kebebasan yang didasarkan pada hukum kodrat dimaksudkan semua kemungkinan manusia untuk bertindak bebas yang terikat begitu erat dengan kodrat manusia, sehingga tidak pernah boleh diambil dari anggota-anggota masyarakat. Kebebasan ini berkaitan dengan martabat manusia itu sendiri dan karena itu tidak boleh dipisahkan daripadanya. Kebebasan ini tidak diciptakan oleh negara, tapi seolah-olah menjadi milik manusia sebelum ia masuk masyarakat. Tugas negara hanya sebagai penjamin dan penegak kebebasan. Kebebasan melekat dalam diri manusia dan bukan karena ia seorang warga negara. Secara konkret, kebebasan ini didasarkan pada hukum kodrat sama dengan hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan di sini berarti kebebasan hati nurani, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul, dan seterusnya sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945.

Kebebasan-kebebasan yang didasarkan pada hukum positif diciptakan oleh negara. Kebebasan ini merupakan buah hasil perundangan-perundangan. Seandainya tidak dirumuskan, kebebasan-kebebasan ini tidak ada sama sekali. Kebebasan yang berdasarkan hukum positif ini hanya merupakan penjabaran dan perincian kebebasan-kebebasan yang didasarkan pada hukum kodrat. Kebebasan beberapa orang atau menurut aspek tertentu harus dibatasi untuk mencapai kebebasan sebesar mungkin bagi semua orang.

4) Kebebasan Psikologis

Dengan kebebasan psikologis kita maksudkan kemampuan yang dimiliki manusia untuk mengembangkan serta mengarahkan hidupnya. Kemampuan inin menyangkut kehendak, bahkan merupakan ciri khasnya. Kebebasan psikologis adalah “kebebasan bebas” (free will). Kebebasan ini berkaitan erat dengan kenyataan manusia adalah mahluk berasio. Ia bisa berpikir sebelum bertindak. Ia tidak membabi-buta, melainkan berkelakuan dengan sadar dan pertimbangan sebelumnya. Manusia bertindak bebas, maka dia tahu apa yang dia perbuat dam apa sebab perbuatannya. Dari sini kita bisa tahu suatu makna kepada perbuatannya.

Orang adalah bebas, kalau juga tidak menolak atau mengatakan tidak. Dan memang benar, berkat kebebasan ini tingkah laku manusia tidak berjalan otomatis saja. Kehendak bebas meliputi kemampuan untuk memilih antara pelbagai alternatif. Jadi, kebebasan ini bahkan memungkinkan saya untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Namun tidak berarti bahwa kebebasan ini lebih besar sejauh kemungkinan untuk memilih lebih luas. Tapi tidak berarti bahwa bahwa kebebasan sebatas saat itu saja atau bahwa peranannya paling penting pada ketika itu. Tidak kalah penting adalah pelaksanaan. Kebebasan ini tidak saja mencakup pemilihan, melainkan juga kesetiaan akan kemungkinan yang telah dipilih.

Walau kebebasan psikologis selalui disertai kemungkinan untuk memimilih dan tidak ada kebebasan kalau tidak ada kemungkinan untuk memilih, namun pemilihan tidak merupakan hakikat kebebasan psikologis. Hakikatnya adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Saya adalah bebas dalam arti ini, bila sayalah yang menentukannya diriku dan bukan faktor-faktor dari luar ataupun dari dalam. Kebebasan psikologis adalah auto-determinasi: “penentu aku oleh aku”, sebagaimana dikatakan filsuf Perancis Henri Bergson. Disini “aku” adalah subjek dan objek sekaligus. Yang menentukan adalah saya dan yang ditentukan adalah saya juga. Berbeda orang yang dihipnosis pun tidak menentukan dirinya, tapi ditentukan oleh dorongan yang tidak bisa dilawan.

5) Kebebasan Moral

Kebebasan moral berkaitan erat dengan kebebasan psikologis, namun tidak boleh disamakan dengannya. Kebebasan moral mengandaikan kebebasan psikologis, sehingga tanpa kebebasan psikologis tidak mungkin terdapat kebebasan moral. Tapi kalau terdapat kebebasan psikologis belum tentu terdapat kebebasan moral juga, walaupun dalam keadaan normal kebebasan psikologis akan disertai kebebasan moral.

Misalnya seorang sandera dipaksa oleh teroris untuk menandatangani sepucuk surat pernyataan. Dari sudut psikologis, perbuatan itu bebas. Sandera itu memilih untuk membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan, perbuatan itu keluar dari kehedaknya: ia menentukan dirinya. Ia membuatnya secara terpaksa. Bukan dalam arti paksaan fisik, melainkan dalam arti paksaan moral. Ia menghadapi dilema: menandatangani atau dibunuh. Dari dua hal yang jelek ia memilih hal yang kurang jelek: lebih baik menandatangani dan bisa hidup daripada dibunuh.

Dari sudut psikologis, perbuatan itu bebas, tapi dari sudut moral tidak: karena ia melakukannya secara terpaksa, karena tidak ada pilihan lain, kecuali maut. Perbuatan itu dilakukan dengan bebas (kebebasan psikologis), tapi tidak dengan suka rela (tidak ada kebebasan moral). Kebebasan psikologis berarti bebas begitu saja (free), sedangkan kebebasan moral berarti suka rela (voluntary). Dalam arti tertentu, kebebasan moral adalah kebebasan psikologis-plus. Terdapat kebebasan moral, bila orang tidak mengalami tekanan atau paksaan moral dalam menentukan diri.

6) Kebebasan Eksistensial

Kebebasan menyeluruh menyangkit seluruh pribadi manusia dan tidak terbatas pada salah satu aspek saja. Kebebasan ini mencakup seluruh eksistensi manusia dan merupakan bentuk kebebasan tertinggi. Orang yang bebas secara eksistensial seakan-akan “memiliki dirinya sendiri”. Ia mencapai taraf otonomi, kedewasaan, otentisitas, kematangan rohani. Orang yang sungguh-sungguh bebas dapat mewujudkan eksistensinya secara kreatif.

Orang yang sungguh-sungguh bebas itu terlapas dari segala alienasi atau keterasingan. Dengan alienasi dimaksudkan di sini keadaan di mana manusia terasing dari dirinya dan justru tidak “memiliki” dirinya sendiri. Hidup orang yang bebas dalam arti ini tidak merupakan salinan hidup orang lain atau mengikuti saja.

Contoh pertama adalah seorang seniman dapat dianggap bebas dalam arti ini, bila ia menciptakan lukisan, patung, atau barang seni lainnya secara otonom. Sesudah perjuangan akhirnya ia mencapai taraf kemandirian. Ia tidak bergantung lagi pada guru. Ia mengaggumi seniman-seniman besar di masa lampau, tapi ia tidak menjiplak karya mereka. Ia betul-betul menguasai teknik dan materi itu. Ia menjadi seniman yang kreatif dan bebas.

Contoh kedua adalah cendekiawan yang telah mencapai taraf berpikir sendiri. Ia tidak mengumandangkan saja apa yang sudah pernah dikatakan orang lain. Ia mempunyai pendapat sendiri yang didasarkan pengertian sendiri. Ia hanya terkait pada kebenaran dan tidak akan mundur karena alasan apa pun dalam mencari kebenaran. Ia sungguh-sungguh berpikir bebas dan mandiri.

Orang yang sungguh-sungguh bebas sanggup memberikan suatu arah tetap kepada hidupnya. Ia berbuat baik bukan karena hal itu dinantikan daripadanya (di mata orang lain), bukan karena ia dapat mengelakkan banyak kesusahan (teguran, dendam, hukuman). Ia berbuat baik karena suatu keterlibatan dari dalam, tidak mungkin ia akan berbuat jahat. Tapi ketidakmungkinan tidak boleh ditafsirkan sebagai paksaan atau tanda ia tidak bebas.

Orang bebas secara eksistensial, berbuat baik karena hatinya melekat pada kebaikan. Ia berbuat baik karena justru hal itu baik, bukan karena alasan-alasan yang letaknya di luar yang baik. Dengan berbuat baik, ia mengikuti orientasinya saja, sebab ia sendiri seluruhnya diresapi oleh yang baik. Berbuat baik sudah menjadi second nature (kodrat kedua). Orientasi pada yang baik sudah menjadi sikapnya yang tetap, sudah mendarah daging dengannya.

Kebebasan eksistensial jarang sekali direalisasikan dengan sempurna. Kebebasan ini terutama merupakan cita-cita atau suatu ideal yang dapat memberi arah dan makna pada kehidupan manusia. Kebebasan ini selalu patut dikejar, tapi jarang saja akan terealisasi dengan sepenuhnya. Keterasingan-keterasingan tidak pernah teratasi sampai tuntas. Karena alasan itu seseorang manusia baru dinyatakan suci atau sesudah meninggal. Selama hidupnya kesucian atau kepahlawanan itu rapuh, dengan risiko bisa retak atau malah hancur sama sekali. Akhirnya, kebebasan eksistensial barangkali lebih sulit tercapai daripada sebelumnya. Kebudayaan yang sedang berkembang dan yang lambat laun merembes ke seluruh dunia merupakan suatu mass culture (kebudayaan masa). Otentitas dan kemandirian semakin sulit untuk diwujudkan, manusia biasanya cenderung untuk tenggelam dalam massa.

C. Beberapa Masalah Mengenai Kebebasan

  1. Kebebasan positif dan negatif

Secara implisit tampak dua aspek: aspek negatif dan aspek positif. Ada baiknya sekarang kita memandang dua aspek ini secara eksplisit. Kebebasan dapat dimengerti sebagai “kebebasan dari…” (aspek negatif) dan “kebebasan untuk…” (aspek positif). Aspek negatif (bebas dari…) paling mencolok mata karena secara spontan arti kebebasan adalah terlepas dari tekenan atau paksaan seperti contoh dibawah ini

  • Kebebasan fisik adalah orang yang terlepas dari paksaan fisik (tidak terbelenggu atau jadi tahanan rumah).
  • Kebebasan yuridis adalah orang yang tidak dirampas hak-haknya (tidak hidup dalam negara kediktatoran dan tidak bisa mengemukakan pendapat, rapat, dll.
  • Kebebasan psikologis adalah orang yang terlepas dari tekanan batin atau gangguan psikis (tidak menderita kelainan jiwa).
  • Kebebasan moral adalah orang yang terlepas dari paksaan moral (saat ditodong benda tajam untuk menyerahkan harta bendanya).
  • Kebebasan eksitensial adalah orang yang terlepas dari inotentisitas dan keterasingan (kehidupan orang itu tidak dijalankan oleh orang atau instansi lain).

Karena itu kebebasan paling mudah dimengerti dengan cara negatif, “bebas” sebagai “terlepas” seperti bebas tugas, bebas hambatan, dll. Jauh lebih sulit untuk menjelaskan kebebasan dengan cara positif (bebas untuk…) karena harus diisi oleh manusia sendiri dan kesulitan ini tidak terbatas pada kebebasan individual saja tapi kebebasan sosial politik juga susah diterangkan secara positif.

D. Batas-batas Kebebasan

Jean-Paul Sartre, ia menganut aliran eksistensialisme yang terkenal karena menonjolkan kebebasan. Sartre menjadi seorang eksistensialisme yang paling ekstrem dalam mendewa-dewakan kebebasan. Sartre mengatakan: we are condemned to be free, “kita dihukum untuk hidup bebas” atau “kita ditakdirkan untuk bertindak bebas.” Kita tidak bebas untuk bertindak bebas atau tidak. Kebebasan merupakan nasib kita yang tidak bisa dihindarkan. Mau tidak mau, kita hidup sebagai manusia bebas. Kebebasan merupakan suatu komponen kehidupan setiap manusia, justru karena kita manusia. Dalam optimismenya tentang kebebasan, Sartre berpendapat juga bahwa tidak ada batas lain untuk kebebasan daripada batas-batas yang ditentukan oleh manusia sendiri.

  1. Faktor-faktor dari dalam

Kita dibatasi oleh faktor dari dalam, baik psikis dan fisik. Akan ada suatu struktur badani tertentu yang sangat membatasi kemungkinan-kemungkinan seseorang, contohnya tidak semua orang bebas jadi juara bulutangkis All-England. Juga ada suatu struktur psikis tertentu seperti watak setiap orang, intensitas hawa nafsu, dll yang kita warisi dari gen-gen kita, contohnya semua orang tidak bebas untuk jadi profesor di universitas. Kesimpulannya dibatasi oleh nature-nurture: nature (kodrat dan alami kita miliki) nurture (pendidikan, asuhan, lingkungan, dll)

  1. Lingkungan

Kebebasan juga dibatasi lingkungan, alamiah dan sosial. Contohnya Indonesia tidak jadi pusat olahraga ski karena tropis, anak yang dididik keluarga pencuri tidak berkembang jadi orang jujur.

  1. Kebebasan orang lain

Kebebasan seseorang dibatas oleh kebebasan orang lain. Pembatasan ini dengan konsekuensi paling besar bagi etika, inilah alasan utama mengapa diperlukan tatanan moral diantara manusia. Mengakui kebebasan orang lain berarti menghormati hak-haknya.

  1. Generasi-generasi mendatang

Kebebasan dibatasi oleh masa depan umat manusia atau generasi sesudah kita. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan menguasai dan mengeksploitasi alam harus dibatasi untuk dasar hidup generasi mendatang atau sustainable development

E. Kebebasan dan Determinisme

Determinisme adalah suatu kejadian dalam alam berkaitan satu sama lain, dengan kata lainkejadian satu menyebabkan kejadian lain. “Kalau A, maka B”. Kalau suhu rendah, maka airmenjadi es. Kalau suhu panas, maka air mendidih. Determinisme alam itu sebagai syaratmutlak supaya bisa dirumuskan hukum-hukum alam. Ilmu pengetahuan alam hanya mungkinkarena determinisme alam. Menurut literatur bahasa Inggris: tidak menunjukan suatu ciri alammelainkan suatu ajaran seperti halnya istilah berakhiran -isme.

Menurut tradisi Anglo-Amerika:pandangan bahwa semua kejadian pada alam semesta (termasuk perilaku manusia) ditentukanoleh anteseden-anteseden (faktor-faktor yang mempengaruhi), sehingga mau tidak mau segalasesuatu berlangsung seperti apa adanya. Artinya determinisme tidak ada kebebasan.Contohnya adalah Hukum Boyle, “Untuk sejumlah massa gas tertentu, bila temperaturnya tetapmaka tekanan berbanding terbalik dengan volume.” Berlaku untuk setiap gas dan dimanamana, asal faktor-faktor yang terlibat sama juga Karena itu eksperimen di alam meskipundilakukan berulang-ulang selalu sama hasilnya. Determinisme alam dapat pula dibuat ramalan,suatu aspek yang sesungguhnya dari ilmu alam yang memungkinkan teknik. Contoh: Lemaries, pesawat televisi, kalkulator elektronis, pesawat terbang, dan alat teknis lainnya.

Lalu Apakah manusia ditandai determinisme? Bukan sekedar menyangkut tubuhnya, melainkanperbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh kehendaknya. Contoh: Apabila saya berterimakasih pada teman yang telah membantu saya, apakah perbuatan tersebut ditentukan olehanteseden-anteseden tertentu? Sama seperti air yang menjadi es. Apabila seperti itu makatidak ada kebebasan, Seandainya demikian tingkah laku manusia dapat diramal, asal diketahuisemua faktor di dalamnya.Ilmu-ilmu manusia menetapkan hukum-hukum mengenai tingkah laku manusia supaya sungguh-sungguh ilmiah, mereka ingin membuat ramalan sama seperti ilmu alam, maka seringmengingkari kebebasan. Dalam batas-batas tertentu ilmu kemanusiaan bisa merumuskanhukum-hukum dan akibatnya juga membuat ramalan. Contoh: hukum ekonomi yaitu, suku bunga dinaikkan, inflasi akan bertambah.

3 Alasan Kemungkinan Hukum Dihasilkan oleh Ilmu-Ilmu Manusia:

  1. Kebebasan manusia terbatas.Ada faktor yang membatasi: eksternal (lingkungan, pendidikan) dan internal (bakat, watak,sikap) Contoh: Hanya sedikit sekali anak dari golongan berpenghasilan rendah masukperguruan tinggi.
  1. Manusia seringkali tidak menggunakan kebebasannya. Manusia merasa lebih senang atau lebih aman untuk berperilaku sesuai kebiasaan atau adat istiadat. Ini menyebabkan perilaku tip individu selalu sama.
  2. Kebebasan tidak berarti bahwa perbuatan manusia tidak ditentukan.Kebebasan adalah autodeterminasi; kehendak yang menentukan dirinya sendiri, dimana ia mempunyai suatu maksud atau tujuan.

Motif: alasan yang diterima manusia untuk menentukandirinya Penyebab: alasan terjadinya sesuatu di luar kemauan manusia Manusia mempunyaimotif-motif. Maka perlu dibedakan dengan jelas antara motif dan penyebab. Dalam alam hanyaterdapat penyebab-penyebab, tapi dalam tingkah laku manusia disamping penyebab-penyebabterdapat juga motif-motif.Penyebab tidak tergantung kemampuan, sedangkan motif hanya menjadi motif bila diterimaoleh kemauan. Penyebab ditentukan oleh konteks determinisme, sedangkan motif berperandalam konteks kebebasan. Manusia adalah mahluk berasio dan akibatnya akan bertindakmenurut motif-motif, sering kali tingkah lakunya memperlihatkan pola-pola yang tetap.Contohnya adalah saya berjanji pada hari Kamis akan berkunjung ke A dan tidak lamasebelumnya saya jatuh sakit, maka ada penyebab yang memaksa saya untuk membatalkanjanji saya. Tapi bila saya mengadakan janji yang sama dan kemudian ada acara lebih menarikbagi saya, maka saya membatalkan janji karena suatu motif.

 F. Empat ahap Kemungkinan Mengadakan Ramalan Tentang Perilaku Manusia (E.F. Schumacher)

  1. Alam di luar manusia pada prinsipnya terdapat kemungkinan sepenuhnya untuk mengadakanramalan. Kemungkinan itu hanya dibatasi oleh keterbatasan pengetahuan dan teknik manusia.
  2. Kemungkinan untuk meramal adalah relatif > dalam kaitan dengan pola-pola tingkah laku kelompok besar manusia yang melakukan hal-hal normal. Di sini manusia mengikuti motif-motif yang berlaku bagi masyarakat kebanyakan, seperti membeli barang dengan harga semurah mungkin.
  3. Kemungkinan hampir sepenuhnya untuk meramalkan ditemukan pada perbuatan- perbuatan manusia yang dijalankan menurut suatu rencana.
  4. Keputusan yang diambil manusia perorangan pada prinsipnya tidak bisa diramalkan, terutama kalau keputusan itu menyangkut suatu hal penting. Contoh: sulit untuk diramalkan apakah politikus akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam pemilu selanjutnya.Hanya kita dapat turut mempertimbangkan motif-motif yang sedang dipertimbangkan oleh orangitu.

G. Tanggung Jawab

“Tanggung jawab” ada kaitannya dengan “jawab”. Bertanggung jawab berarti dapat menjawab,bila ditanyai tentang perbuatan – perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawabharus dapat memberikan jawaban penjelasan kepada dirinya sendiri, masyarakat luas dan Tuhan.

  1. Tanggung jawab dan kebebasan

“Tanggung jawab” terkandung pengertian “penyebab”. Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Orang yang tidak menjadi penyebab dari suatu akibat tidak bertanggung jawab juga. Kebebasan adalah syarat mutlak bertanggung jawab. Manusia sebagai makhluk rasional bisa bertanggung jawab dan ia hanya bertanggung jawab sejauh ia bebas.

Tanggung jawab dibagi menjadi dua: Tanggung jawab langsung dan tidak langsung. Tanggung jawab bersifat langsung, bila si pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya. Contohnya, kalau anjing saya merusakkan barang milik orang lain, bukanlah anjing yang bertanggung jawab, melainkan saya pemilik anjing itu. Selain dengan perbedaan yang dikemukakan sebelumnya dalam konteks hati nurani, di sini pun bisa dibedakan antara tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif.

Tanggung jawab retrospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dan segala konsekuensinya. Contoh: bila seorang apoteker telah memberi obat yang salah karena kurang teliti membaca resep dokter, maka ia bertanggung jawab. Dan seandainya kekeliruannya ternyata mempunyai akibat negatif, seperti misalnya penyakit pasien bertambah. Tanggung jawab prospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang akan datang. Dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak mengalami tanggung jawab retrospektif, karena biasanya tanggung jawab baru dirasakan betul-betul, bila kita berhadapan dengan konsekuensinya.

“Harus memberi jawaban”, sebelum perbuatan dilakukan, pelaku bersangkutan tentu sudah bertanggung jawab (dalam arti prospektif), tapi saat itu tanggung jawabnya masih terpendam dalam hatinya dan belum berhadapan dengan orang lain. Baik untuk tanggung jawab retrospektif maupun untuk tanggung jawab prospektif berlaku bahwa tidk ada tanggung jawab, jika tidak ada kebebasan.

  1. Tingkat-tingkat tanggung jawab

Contoh kasus: Semua contoh menyangkut kasus pencurian. Yang terjadi pada kasus ini adalah bahwa seseorang mengambil tas milik orang lain berisikan Rp 1.000.000 tanpa izin pemiliknya dengan kondisi :

  1. Ali mencuri, tapi ia tidak tahu bahwa ia mencuri
  2. Budi mencuri, karena dia seorang kleptoman
  3. Cipluk mencuri, karena dalam hal ini ia sangka ia boleh mencuri
  4. Darso mencuri, karena orang lain memaksa dia dengan mengancam nyawanya
  5. Eko mencuri, karena ia tidak bisa mengendalikan nafsunya

Menentukan bertanggung jawab atau tidaknya seseorang dan menentukan tingkatan tanggung jawabnya terhadap orang yang bersangkutan. Pada kasus nomor 2 karena budi adalah seorang kleptoman maka ia mengalami paksaan batin untuk mencuri, ia bertanggung jawab juga biarpun barangkali bobot tanggung jawabnya kurang dibanding orang yang normal. Pada kasus nomor 3, perbuatannya dilakukan secara bebas dan karena itu ia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Tapi dipandang dari sudur etika, ia tidak bersalah. Pada kasus nomor 4, Darso tidak bebas (kebebasan moral) dan ia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

3.Masalah Tanggung Jawab Kolektif

Tanggung jawab kolektif merupakan tanggung jawab yang dilakukan sebagai kelompok atau keseluruhan, tidak secara pribadi. Contoh tanggung jawab kolektif yaitu peristiwa perkelahian massal antara suporter sepak bola Inggris dengan Italia dalam rangka pertandingan Piala Champions bulan Mei 1985 yang menelan 39 korban jiwa warga negara Italia. Pemerintah London merasa bersalah dan menawarkan ganti rugi. Tanggung jawab bangsa Inggris disebut sebagai tanggung jawab kolektif karena Inggris menerima tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan beberapa warganya.

Sulit untuk menerima tanggung jawab moral yang kolektif karena seseorang belum tentu bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Bagaimana pun juga, tidak masuk akal suatu bangsa bertanggung jawab sebagai bangsa, tanggung jawab selalu berkaitan dengan kebebasan pribadi. Rasa tanggung jawab kolektif ada karena alasan psikologis seperti suatu kelompok terikat atas faktor-faktor afektif (famili atau bangsa yang sama), solidaritas dan faktor sejarah maupun tradisi. Karena alasan-alasan ini lah suatu kelompok bisa merasa bertanggung jawab walaupun bukan dirinya yang melakukan melainkan beberapa anggotanya.

Rasa tanggung jawab kolektif sangatlah baik dan terpuji. Seperti pada contoh diatas tadi, tidak bisa diharapkan pemberian ganti rugi dari pelakunya sebab tidak dapat dipastikan secara spesifik siapa pelakunya dan apa yang dilakukan, hanya diketahui pasti suporter Inggris. Oleh karena itu Inggris memberi ganti rugi untuk menjaga nama baik bangsanya. Tanggung jawab kolektif juga dapat di salah gunakan oleh pelaku sebenarnya untuk melarikan diri dari kewajiban bertanggung jawab.

G. Sejauh manakah materi mengenai kebebasan dan tanggung jawab cocok atau dapat digunakan dalam memecahkan kasus biomedis?

     Kasus malpraktik memang bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Maraknya berita mengenai kasus malpraktik yang dilakukan oleh dokter telah menjadi isu hangat yang menggemparkan berita tanah air akhir – akhir ini. Namun, apa yang sebenarnya disebut sebagai malpraktik dan apa yang dapat menjadi faktor – faktor tersebut? Sebagaimana yang telah dikutip dari The American Heritage® Science Dictionary (ref: malpractice. (n.d.), malpraktik dalam konteks kedokteran merupakan sebuah penanganan yang lalai terhadap pasien sehingga dokter mengakibatkan cedera, kerusakan atau kerugian pada pasien.[1]

Definisi mengenai malpraktik pada umumnya disebabkan oleh salah satu unsur berikut: pertama, dokter kurang menguasai ilmu pengetahuan kedokteran dan keterampilan yang sudah berlaku umum di kalangan profesi kedokteran; kedua, dokter memberikan pelayanan medis yang berada dibawah standar; ketiga, dokter melakukan kelalaian berat seperti kurang berhati-hati, melakukan tindakan yang tidak sesuai standar operasional dan sebagainya; keempat, melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum. Dari segi praktik, masalah malpraktik yang sering terjadi yaitu diagnosa pasien yang salah, terlambat menangani pasien, pemberian terapi yang sudah ketinggalan zaman, kegagalan komunikasi dokter-pasien, sampai pada kesalahan teknis pada saat melaksanakan tindakan operasi.

Salah satu kasus malpraktik yang terjadi di bidang medis adalah kasus malpraktik yang terjadi pada Raihan. Kronologis kasusnya yaitu Raihan dibawa ke IGD rumah sakit medika permata hijau karena keluhan sakit. Hasil pemeriksaan Raihan oleh dokter spesialis anak, menyatakan bahwa Raihan menderita usus buntu. Kemudian, ibu Raihan berkonsultasi dengan dokter bedah umum mengenai penyakit yang diderita oleh Raihan. Dokter bedah umum mendesak agar raihan dapat dioperasi dengan segera, tanpa adanya pemeriksaan usg terlebih dahulu. Akhirnya operasi dilakukan oleh dokter bedah dan dokter anastesi. Setelah operasi selesai, Raihan sudah berada pada kondisi yang kritis.

Dalam kasus ini, dokter bedah umum sangat persisten dengan keyakinannya atas diagnosisnya terhadap Raihan. Dokter bahkan tidak mengecek USG dan menolak permintaan keluarga untuk meminta pertimbangan dari dokter lain. Dalam hal ini, perilaku dokter tentu saja tidak dapat dibenarkan karena bertindak secara sewenang – wenang, tidak adil dan menentang aturan yang ada sehingga dokter tersebut dapat dinyatakan sebagai dokter yang melakukan tindakan malpraktik, bukan dokter yang paternalistik. Dokter yang paternalistik memang sering kali tidak menanyakan pendapat pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan, tetapi dokter akan tetap menjawab segala pertanyaan pasien tentang tindakan yang akan dilakukan serta pentingnya tindakan ini. Menurut Dworkin, dokter yang paternalistik itu adalah dokter yang mengambil keputusan untuk pasien atas dasar keselamatan, kebahagiaan dan kebutuhan pasien. Sedangkan dalam kasus ini, sang dokter secara terus menerus memaksa pasien untuk melakukan operasi usus buntu tanpa bukti USG yang jelas dan hanya berdasarkan keyakinannya saja serta sang dokter tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan nyawa pasien saat kondisi keadaannya kritis

 Kebebasan kesewenang- wenangan dokter

Setiap orang tanpa terkecuali pasti memiliki anatomi kebebasan individual. Namun, kebebasan ini seringkali disalahgunakan dan salah diasumsikan oleh kebanyakan orang. Mereka cenderung untuk berbuat secara sewenang – wenang (arbitrariness) terhadap kebebasan mereka. Padahal sebenarnya, pemikiran terhadap kebebasan yang seperti itu adalah suatu hal yang salah karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak dan orang lain. Maka dari itu, arti kebebasan yang sebenarnya adalah bukan melepaskan diri dari segala keterikatan, namun, kebebasan yang sejati mengandaikan keterikatan oleh norma – norma di bidang yang bersangkutan.

Dalam kasus ini, sang dokter merasa bahwa ia harus memosisikan diri sebagai yang maha kuasa dan menganggap bahwa pasien hanya semata – mata sebagai entitas fisik saja.(Foucault) Sang dokter menggunakan kebebasannya dengan sewenang – wenang dengan tidak mengindahkan permintaan pasien karena ia merasa bahwa ia yang paling benar tanpa bukti yang jelas sebagai pendukung asumsinya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak seperti kematian pada pasien yang juga merugikan bagi keluarga pasien.

Hal ini tentu saja merupakan sebuah pandangan mengenai kebebasan yang salah kaprah. Setiap individu memiliki anatomi kebebasan individu yang bertujuan untuk mendorongnya kepada hal yang baik dan positif dengan mengikuti norma – norma yang berlaku. Keberhasilan seseorang hanya bisa terjadi jika ia memiliki kebebasan untuk bertingkah laku baik. Jika seorang dokter memiliki pandangan seperti ini, dokter tersebut pasti akan melakukan tindakan yang bermanfaat dan sebaik – baiknya bagi pasien dalam hal keberhasilan dalam kesembuhan pasien.

Kebebasan psikologis dokter

Kasus malpraktik yang dialami Raihan dapat diatasi juga dengan kebebasan psikologis. Dengan kebebasan psikologis, seorang dokter harus melakukan suatu tindakan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan karena dokter jugalah makhluk berasio, ia bisa berpikir sebelum bertindak.[1] Dalam kasus Raihan jelas sekali bahwa dokter tersebut melakukan tindakan tidak berdasarkan pertimbangan terlebih dahulu, baik pertimbangan dengan dokter lain maupun keluarga Raihan. Dapat dilihat pada kutipan yang di ambil dari Liputan 6 “Karena menurut pengalamannya, hal ini umum terjadi dan sudah 99 persen usus buntu akut.”[2] Dokter bedah umum ini lebih menggunakan pengalaman sebagai dasar dari pertimbangan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa walaupun penyakitnya sama, pengobatannya sama, hasil reaksinya bisa saja berbeda. Dokter boleh menggunakan pengalamannya tetapi bukan untuk menjadi dasar dari suatu pertimbangan.

Ayah dan Ibu Raihan juga minta untuk dilakukan pemeriksaan USG terlebih dahulu tetapi dokter berkata tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Dokter harus mempertimbangkan pemeriksaan pada pasien sebelum dilakukan operasi agar tidak terjadi kesalahan saat operasi yang dapat menyebabkan malpraktik. Akhirnya pun si Raihan mengalami kelumpuhan total. “…operasi yang akan dilakukan Raihan adalah operasi kecil dan biasa dilakukan oleh dokter tersebut.”[3] Pertimbangan ini tidak dapat dibenarkan karena operasi besar maupun operasi kecil keduanya menentukan kehidupan pasien kedepannya, kemungkin sembuh, kemungkin cacat, kemungkin sakit, bahkan ada kemungkinan meninggal. Semua tindakan yang dilakukan beresiko maka dari itu harus didasarkan oleh petimbangan-pertimbangan yang akurat dan ada bukti pemeriksaan yang menjelaskan keadaan Raihan sebenarnya.

Kebebasan moral pasien

Nilai moral sebagai nilai tertinggi yang mengatur perilaku manusia memang berperan besar dalam kehidupan manusia. Setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang berhubungan dengan nilai moral pada dirinya sendiri. Nilai – nilai moral ini yang menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah dan apakah perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan atau tidak. Hal ini terlihat sangat jelas dan konkret ketika manusia sebagai sumber nilai moral memiliki inisiatif yang bebas untuk menentukan pilihannya dalam melakukan tingkah laku yang baik atau yang buruk.

Kebebasan moral juga dapat memecahkan kasus Raihan. Kebebasan moral berarti tidak ada paksaan moral atau tekanan dalam menentukan diri.[1] Dalam kasus Raihan, dokter bedah umum telah melakukan pemaksaan walau tidak secara langsung atau dengan fisik. Tetapi dokter tersebut memaksa agar Raihan segera dioperasi. Ayah Raihan telah meminta agar di rawat inap dan diobservasi dahulu tetapi dokter memaksa untuk melakukan operasi sore pada hari itu juga dengan berkata bahwa Raihan menderita usus buntu akut. Begitu pun juga dengan Ibunda Raihan yang meminta untuk di-USG terlebih dahulu tetapi ditanggap tidak perlu oleh dokter. Hal ini juga berarti memaksa Raihan untuk dilakukan operasi secepatnya. Dalam etika biomedis pemaksaan ini telah melanggar prinsip otonomi pasien, yaitu pasien menentukan apa yang akan dilakukan pada dirinya. Seharusnya dokter tidak boleh memaksa pasien dalam hal memilih, disinilah pasien bisa mendapatkan kebebasan moral.

Kebebasan yuridis pasien

Terlepas dari kebebasan yang harus dimiliki oleh seorang dokter, seorang pasien juga harus memiliki kebebasan seperti kebebasan yuridis agar ia mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan tidak menyimpang seperti tindakan malpraktik oleh dokter. Kebebasan yuridis merupakan sebuah aspek dari hal – hak manusia yang berkaitan dengan hukum dan harus dijamin oleh hukum.

Dalam kasus ini, seorang pasien dapat mendapatkan kebebasannya secara konkret karena kebebasan – kebebasan yang ada dalam kebebasan yuridis didasarkan pada hukum kodrat dimana semua manusia harus bertindak bebas sesuai dengan kodrat manusia. Kebebasan ini juga melindungi harkat dan martabat manusia sehingga seorang pasien harus mendapatkan kebebasannya, hak – hak serta harkat dan martabat mereka. Dokter dan pasien harus memiliki komunikasi yang berlandaskan empati serta itikad baik antara kedua belah pihak untuk saling tidak merugikan satu sama lain sehingga fraud atau kerugian dan tindakan malpraktik tidak akan terjadi.

Selain dari kebebasan – kebebasan yang dimiliki dari hukum kodrat, kebebasan yuridis juga mengandung kebebasan – kebebasan yang didasarkan pada hukum positif yang diciptakan oleh negara. Kebebasan ini berbeda dengan hukum kodrat karena kebebasan – kebebasan ini merupakan hasil dari perundang – undangan dan tertulis sedangkan kebebasan yang berdasarkan hukum kodrat tidak tertulis. Hal ini menjadi sangat penting karena seorang pasien memiliki jaminan hukum perundang – undangan tertulis jika ia mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai ataupun cenderung ke arah tindakan malpraktik. Pasien dapat melaporkan dan memperkarai suatu kasus dimana ia tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan cenderung ke arah malpraktik yang sudah melayangkan nyawa orang lain.

Negara juga harus menjamin dan menegakkan kebebasan – kebebasan ini dengan baik dan kuat sehingga setiap individu dapat melindungi hak – hak, harkat dan martabat serta kodrat manusia sendiri sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UUD 1945 dan Deklarasi Universal tentang Hak – hak Asasi Manusia.

Menurut teori etika mengenai kebebasan dan tanggung jawab, jika seseorang yang melakukan tindakan yang bebas dari adanya aturan, standar atau norma tertentu yang berlaku, maka individu yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindakan bebas yang dilakukannya. Dalam kasus malpraktik Raihan, kami akan menelaah permasalahan ini dari dua sisi yaitu dari sisi dokter dan sisi pasien. Aspek kebebasan yang terlibat dalam kasus ini, mencakup tentang kesewenang-wenangan, kebebasan moral, kebebasan yuridis maupun kebebasan psikologis.

Dengan adanya kebebasan, maka timbullah tanggung jawab. Dalam kasus malpraktik pada Raihan, dokter yang menangani Raihan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Dokter yang bersangkutan juga harus menerima risiko digugat oleh keluarga pasien, karena secara hukum, pertanggungjawaban atas kasus malpraktik dihitung sebagai hukum perdata dan diatur dalam pasal 11b, UU no. 63 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan. Dokter dalam konteks ini juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar yaitu tanggung jawab kepada nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan, sang pencipta. itu adalah tanggung jawab individual yang harus di tanggung oleh dokter yang menangani raihan.

Tanggung jawab individual dokter dapat menjadi tanggung jawab kolektif bagi rumah sakit. Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan dimana tempat tenaga kesehatan untuk melaksanakan tugasnya, pasti akan menanggapi permasalahan ini dengan serius. Hal ini dikarenakan nama dan reputasi rumah sakit tersebut akan menjadi taruhannya. Akibat yang ditimbulkan adalah kepercayaan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan akan berkurang. Untuk itu, permasalahan malpraktik yang dilakukan dokter secara individu menjadi tanggung jawab kolektif rumah sakit.

Berdasarkan dengan teori kebebasan dan tanggung jawab, keluarga Raihan tidak bertanggung jawab karena mereka secara terpaksa menyetujui tindakan operasi usus buntu Raihan, berarti bahwa mereka tidak bebas dalam menentukan pilihan. Keluarga pasien juga dapat meminta pertanggungjawaban kepada dokter dan rumah sakit atas tindakan bebas yang dilakukan. Apabila kasus ini mau dilanjutkan ke ranah hukum, keluarga pasien berhak melakukan hal tersebut karena memiliki kebebasan yuridis.

Apabila keluarga pasien mengambil langkah untuk menggunakan kebebasan yuridisnya, maka mereka memiliki tanggung jawab untuk menerima segala hasil yang menjadi keputusan hukum, baik hasilnya sesuai keadilan ataupun tidak. Kasus ini juga dapat diselesaikan antara pihak rumah sakit, dokter dan pasien maupun keluarganya secara damai melalui mediasi.

C) Apa kritik utama terhadap teori etika kebebasan dan tanggung jawab?

Kebebasan yang dijabarkan pada teori etika merupakan suatu pencerahan terhadap keinginan individu untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan ”bebas”. Dengan adanya prinsip kebebasan, individu dibiarkan memiliki apa yang hendak dia lakukan sesuai dengan keinginannya. Hal ini juga didukung bahwa sesungguhnya kebebasan juga termasuk dalam teori etika secara umum. Namun ternyata, baik secara teori maupun apilkasi dari prinsip ini menimbulkan beberapa kontroversi yang perlu mendapat perhatian untuk dikritisi oleh khalayak masyarakat.

Dalam teori etika, kebebasan memiliki banyak sekali pengertian. Ada yang berdasarkan sosial-politik dan individual (terbagi lagi dalam kesewang-wenangan, kebebasan fisik, kebebasan yuridis, kebebasan psikologis kebebasan moral dan kebebasan eksistensial). Berdasarkan dari banyaknya pengertian mengenai kebebasan, sebenarnya dapat memunculkan satu kritik, yakni apa sebenarnya pengertian yang dimaksudkan dari teori etika mengenai kebebasan. Banyaknya pengertian mengenai kebebasan memicu kontroversi, apakah kebebasan itu bersifat absolut atau relatif? Jika bersifat absolut, mengapa kebebasan itu memiliki banyak interpretasi, dan karenanya justru akan sangat sulit mengaplikasikan prinsip kebebasan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kebebasan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor fisik dan psikis, lingkungan, orang lain, bahkan sampai ke generasi yang akan mendatang sehingga semakin sulit untuk bisa menerima prinsip ini dalam melakukan kegiatan sosial mengingat banyak sekali faktor yang bisa membuat kebebasan itu sendiri justru menjadi kebebasan yang “semu” yakni kebebasan yang sebenarnya masih dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga sesungguhnya tidak bisa dikatakan bahwa itu bebas secara menyeluruh.

Selain itu, kebebasan berdasarkan filsafat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Jika memang benar demikian, individu yang ingin melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pun dapat dikatakan benar secara prinsip kebebasan tersebut. Padahal, jika kita sebagai manusia yang memiliki pendidikan atau sekedar memiliki wawasan mengenai norma yang berlaku, kita dapat mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan individu tersebut salah atau melanggar. Hal tersebut memicu kembali kontroversi yang sebelumnya dibahas pada paragraf sebelumnya, yakni bagaimana sebenarnya prinsip kebebasan yang dimaksudkan. Mengapa dengan seseorang melakukan sesuai dengan kebebasan individu tersebut justru dapat memunculkan berbagai respon berbeda baik respon positif ataupun negatif dari kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut kebebasan yang dimaksudkan menurut teori etika belumlah mampu digunakan sebagai landasan yang tepat dalam menjalankan hidup sebagai manusia yang secara kodrat merupakan makhluk sosial yang secara langsung maupun tidak langsung akan selalu berhadapan dengan situasi – situasi yang sudah disebutkan di atas.

Pengertian mengenai tanggungjawab dapat dimengerti dengan baik. Namun pada pelaksanaan dan penerapannya masih sulit untuk dimengerti mengingat akan tingkatan tanggungjawab yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memberikan sanksi ataupun keputusan yang tepat jika tidak menganalisa masalah dengan baik.

  • Aplikasi Prinsip Kebebasan dan Tanggungjawab dalam Kasus Malpraktik

Malpraktik didefinisikan sebagai suatu jenis kelalaian dalam standar professional yang berlaku umum dan pelanggaran atas tugasnya sehingga menyebabkan kerugian pada orang lain. Ada beberapa penyebab malapraktik, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terlepas dari penyebab malapraktik tersebut prinsip kebebasan dan tanggungjawab sebenarnya dapat digunakan dalam mengatasi kasus tersebut. Misalnya seorang dokter dalam memberikan resep dapat secara bebas menentukan obat jenis apa yang akan digunakannya asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam tata laksana penyakit yang berkaitan. Dan oleh karenanya apabila terdapat kesalahan ataupun malapraktik, dokter yang berkaitan dapat memberikan penjelasan bahwa dokter tersebut memberikan resep berdasarkan keinginannya sendiri dan oleh sebab itu akan menjadi tanggungjawabnya jika sampai terjadi kesalahan atau malapraktik, serta jika dokter tersebut ternyata memberikan resep sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun pada akhirnya nyawa pasien tidak terselamatkan dokter tersebut dapat bebas dari sanksi karena dia memberikan resep sesuai dengan standar yang berlaku.

Namun, untuk jenis kasus lain yang seringkali tidak dapat diduga kejadiannya, misalnya dengan kasus kematian akibat praktik chiropratic, meskipun dikatakan bahwa seseorang bebas menentukan untuk dirinya sendiri, nyatanya pada kasus ini akibat dari penyalahgunaan prinsip kebebasan, nyawa seseorang pun menjadi akibatnya dan berlanjut hingga saat ini dalam penyelesaian kasus tersebut. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya dengan prinsip kebebasan dan tanggungjawab masih memungkinkan terjadinya penyalahgunaan, dan oleh sebab itu dalam penerapan kasus-kasus seperti ini, diperlukan penerapan lebih dari satu prinsip etika. Misalnya dengan menerapkan prinsip deontology, hati nurani, dan lainnya.

Saran untuk kasus malpraktik

Tentu saja tidak ada manusia yang sempurna sehingga kasus malpraktik pun dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Tetapi kita sebagai manusia yang tak sempurna, bisa mencegah supaya tidak terjadi kasus malpraktik.

  • Sebagai orang yang bekerja pada bidang pelayanan kesehatan, kita dapat membekali diri kita dengan pengetahuan dan keterampilan sebelum terjun ke masyarakat. Kita bisa selalu meng-update informasi – informasi yang baru.
  • Jangan sombong terhadap diri sendiri karena sudah terbiasa melakukan sesuatu (misalnya menyuntik) sehingga meremehkan atau ceroboh lalu terjadi malpraktik.
  • Dalam memberikan pelayanan kesehatan, kita harus melakukannya menurut dengan kode etik yang ada sehingga dapat mengurangi terjadinya malpraktik.

Daftar Pustaka

  1. Bl W, M A, Y F, A H, Y G. Analysis of medical malpractice clams and measures proposed by the Health Professionals Ethics Federal Committee of Ethiopia: review of the three years proceedings. Ethiop Med J. 2015 Jan;53 Suppl 1:1–6.
  1. Vest MT. Ethics of the malpractice system. Chest. 2013 Jun 1;143:1835–1835.
  2. Krisma Agus Trimitha K, Ariawan IGK. HAMBATAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN MALPRAKTIK MEDIK ANTARA HEALTH CARE PROVIDER DENGAN HEALTH CARE RECEIVER MELALUI MEKANISME MEDIASI DI RUMAH SAKIT PURI KAWAN SEJAHTERA DI DENPASAR. Kertha Semaya. 2014;2.
  1. Ilyas A. Malpraktik. 2014.
  2. McKinstry B. Paternalism and the doctor-patient relationship in general practice. Br J Gen Pract. 1992 Aug;42:340–2.
  3. Bertens K. Etika. Yogyakarta: Penerbit Kanisius;2013
  4. Bertens K. Etika biomedis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius;2011.
  5. Hanafiah MJ, Amir A. Etika kedokteran dan hukum kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 1999.
  6. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda dalam memahami dan menyelesaikan masalah hukum. Jakarta: YLBHI;2007.
  7. Malpractice. Dictionary.com. The American Heritage® Science Dictionary. Houghton Mifflin Company.http://dictionary.reference.com/browse/malpractice (accessed: January 27, 2016).

Pro Kontra Penerapan Teknologi Pangan


3003111446Ada optimisme bahwa penerapan teknologi pangan berdasarkan pendekatan intensifikasi tidak hanya mampu menyediakan makanan bagi pemenuhan kebutuhan monusia, tetapi juga mengurangi dampak kerusakan lingkungan karena mampu mencegah perluasan lahan pengembangan pangan secara ekstensif. Bagaimana pun, optimisme ini tidak sepenuhnya benar, terutama ketika berbagai publikasi menunjukkan betapa intensifikasi pertanian dapat merugikan mamusia sendiri sekaligus merusak alam. Pro dan kontra seputar optimisme ini akan terus berlangsung. Tampaknya upaya mengatasi polemik itu harus segera ditemukan. Berikut ini merupakan analisis dari Fidelia (2010-080-006), seorang mahasiswa saya di Fakultas Bioteknologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, angkatan 2010. Analisis ini dibuat dalam rangka kuliah Bioetika yang saya bawakan di fakultas tersebut. Selamat membaca.

Awal kebijakan intensifikasi pertanian

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, adanya pembangunan fisik yang terus dikembangkan lambat laun menekan faktor-faktor-faktor produksi pertanian seperti lahan produktif karena semakin banyak terkonversi menjadi lahan nonpertanian. Food and Agriculture Organization (FAO) meramalkan bahwa di seluruh dunia akan terjadi kecenderungan penurunan produksi padi-padian secara drastis yang diakibatkan oleh semkain mengecilnya lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian per orang. Di sisi lain, adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk dunia (Uyun et al. 2009).

Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mencanangkan kebijakan intensifikasi pertanian melalui program yang disebut sebagai Revolusi Hijau. Program ini merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring dengan laju pertambahan penduduk yang semakin meningkat. Upaya ini dilakukan dengan cara menekankan perluasan area sawah dan pembangunan serta perluasan sistem irigasi. Pada tahun 1960, swasembada beras sudah menjadi program utama bagi pemerintah. Program ini mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan produksi padi agar dapat memenuhi kebutuhan mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Program intesifikasi pertanian terutama untuk meningkatkan produksi padi mulai dilakukan pada tahun 1960-an melalui program Bimbingan Massal (Torus 2012).

Di awal pelaksanaan progam intensifikasi pertanian selama tahun 1970 – 1980, masalah hama pada tanaman padi diatasi dengan penggunaan berbagai jenis dan formulasi pestisida dengan aneka bahan aktifnya. Pada saat itu pestisida diprogramkan untuk memberantas bukan untuk mengendalikan, bahkan juga untuk mencegah agar hama tidak timbul kembali. Kegiatan pemberantasan ini sudah terjadwal dengan rapi, misalnya setiap sekali dalam seminggu tanpa memperhatikan ada tidaknya serangan dan ekosistem (Torus 2012).

Hingga saat ini tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan ketahanan pangan dengan kebutuhan sekitar 9 milyar orang setiap harinya.

Panca Usaha Tani

Intensifikasi pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada dengan tujuan untuk mendapatkan produk atau hasil pertanian lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada dapat dilakukan dengan panca usaha tani, antara lain pemilihan dan penggunaan bibit unggul, pengelolaan lahan atau tanah pertanian secara tepat, pengaturan irigasi atau saluran air, pemberian pupuk sesuai aturan, dan pemberantasan organisme penggangu tanaman. Berbagai program ini dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pemilihan dan penggunaan bibit unggul

Pemilihan bibit yang mggul akan menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Bibit unggul yang baik adalah bibit yang memiliki keunggulan dibandingkan varietas lainnya misalnya tahan terhadap hama dan penyakit, produktivitas tinggi, daya vigor yang tinggi, peka terhadap rangsangan pupuk, fase juvenile yang singkat serta memiliki keseragaman dalam bentuk, warna dan ukuran. Contoh bibit unggul adalah IR 64, PB 4, atau Rajalele (untuk bibit padi).

Pengelolaan lahan atau tanah pertanian secara tepat

Pengolahan lahan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara mekanik (modern) dan konvensional (tradisional). Cara mekanik dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti traktor yang sudah modern. Meskipun demikian, kelemahan metode mekanik terletak pada kurang efisiennya pengelolaan tanah hutan karena hanya dapat dilakukan pada musim kemarau saja. Sebaliknya, cara konvensional dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti cangkul. Meskipun dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk memproduksi pangan, metode ini tidak merusak struktur tanah. Pengolahan tanah berjujuan agar tanah tidak padat dan bisa menyerap air lebih baik. Tanah yang sudah diolah akan lebih mudah ditanami. Tanaman pun akan lebih mudah tumbuh dan mengambil zat-zat hara dalam tanah apabila sudah tidak padat.

Pengaturan irigasi atau saluran air

Pengaturan pasokan air ke lahan pertanian sangat penting dalam intensifikasi pertanian karena pertumbuhan tanaman bergantung pada ketersediaan air. Petani harus mengerti akan kebutuhan tanaman yang dikelolanya serta sumber air tersebut. Umumnya pemberian air tidak boleh melebihi kapasitas titik layu lahan. Pasokan air yan cukup akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan produk yang akan dihasilkan.

Pemberian pupuk sesuai aturan

Meskipun secara alami tanah telah menyediakan unsur hara esensial bagi tanaman, pemberian pupuk tetap harus dilakukan terutama untuk mengembalikan unsur hara yang telah diserap akar tanaman. Pupuk yang baik untuk digunakan antara lain pupuk alami, misalnya kompos atau pupuk buatan seperti NPK. Tidak hanya jenis pupuk, tapi dosis dan waktu pemberian pupuk pun harus selalu diperhatikan agar intensifikasi pertanian bisa sukses menghasilkan produk yang berkualitas.

Pemberantasan organisme pengganggu tanaman

Pemberantasan hama dan penyakit tanaman merupakan kegiatan pemeliharaan tanaman. Masalah utama yang kerap dihadapi petani adalah hama dan gulma. Pengendalian hama tidak semata-mata menggunakan pestisida kimia, tetapi dapat pula menggunakan pestisida alami dengan mempertimbangkan komposisi rasa pestisida. Misalnya dengan menggunakan predator alami (contoh: ular sebagai predator akan memangsa hama tikus), sehingga keseimbangan ekosistem akan tetap terjaga dengan baik (Torus 20l2).

Perkembangan dan optimisme intensifikasi pertanian

Seiring dengan perkembangan intensifikasi pertanian yang dilakukan, tentunya pemerintah lndonesia optimis bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif, salah satunya adalah produksi padi dan gandum meningkat sehingga pemenuhan pangan (karbohidrat) meningkat. Selain itu, ekstensifikasi pertanian dirasa kurang mampu mendukung penyediaan produksi pangan yang diharapkan (Rivet 2010).

Sebagai contoh Indonesia menjadi pengimpor beras mampu swasembada. Revolusi Hijau (pengembangan lebih banyak pada intensifikasi) di Indonesia telah menyelamatkan 50% jumlah penduduk dari bahaya kelaparan kronis yang dapat berakibat kematian. Apabila Revolusi Hijau tidak dilakukan, Indonesia harus mengimpor beras sebanyak 14 juta ton dari pasar dunia yang kemungkinan tidak cukup tersedia, atau tidak tersedia devisanya. Dengan tingkat swasembada beras 56% (seandainya tidak ada penerapan Revolusi Hdau), dapat diperkirakan harga beras akan sangat mahal seperti yang pernah terjadi pada tahun 1950-1965, yang akan berakibat pada bahaya kelaparan dan kematian (Alfiansyah 2013).

Dampak negatif intensifikasi pertanian

Terlepas dari segala optimisme yang diharapkan dan didapatkan melalui usaha intensifikasi penanian, ternyata timbul permasalahan baru yang tidak dapat dihindari, yaitu dampak negatif dari intensifikasi pertanian itu sendiri. Dampak tersebut antara lain kesuburan tanah yang semakin berkurang, daya dukung tanah dan kerusakan akibat pemberian pupuk yang berlebihan serta penggunakan pestisida yang berlebihan.

Seringkali terlihat para petani mengolah tanah dengan membajak sawahnya. Ketika petani membajak, sawah dialiri air hingga tergenang, dan terkadang air yang berlebih dialirkan ke saluran pembuangan dan akhirnya masuk ke sungai. Jadi, di sawah terjadi pencucian unsur hara yang selanjutnya dibuang ke sungai. Ini dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan sawah. Selain itu, pembajakkan dengan alat berat seperti traktor dapat merusak struktur tanah dan kandungan bahan organik tanah sehingga menyebabkan tanah menjadi mampat akibat dari tidak lancarnya aerasi dan proses dekomposisi yang tidak optimal sehingga menyebabkan tanah menjadi susah diolah.

Pemupukan dilakukan untuk memberikan zat makanan yang optimal kepada tanaman dengan maksud agar tanaman dapat memberikan hasil yang maksimal. Akan tetapi, pemupukan dengan pupuk buatan dapat menyebabkan tanah menjadi asam sehingga dapat menyebabkan pH tanah menurun. Penurunan pH yang terjadi pada tanah akan dapat mengurangi stabilitas unsur hara dan mineral di dalam tanah sehingga produktivitas tanah akan menurun dalam jangka panjang. Selain itu, unsur nitrogen yang terkandug di dalam pupuk dapat menyebabkan terbentuknya larutan nitrit di dalam tanah. Larutan nitrit itu dapat meresap ke dalam sumur penduduk yang ada di sekitarnya. Air sumur yang mengandung nitrit dapat menyebabkan munculnya penyakit bayi biru (blue baby), yakni tubuh bayi yang kebiru-biruaan karena kekurangan oksigen. Bayi yang kekurangan oksigen akan mengalami gangguan perkembangan otak.

Pemupukan yang berlebihan dan yang larut ke dalam air juga dapat menyebabkan meningkatkan kesuburan sungai (eutrofikasi). Ganggang dan tumbuhan sungai, misalnya eceng gondok, tumbuh dengan subur. Akibatnya hewan-hewan air akan kekurangan oksigen sehingga mengalami kematian. Selain itu, meningkatnya kesuburan tumbuhan air dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan pada waduk dan bendungan (Torus 2012;Alfiansyah 2013).

Belajar dari negara kincir angin

Memetik pelajaran dari negeri kincir angin, terdapat beberapa kunci dari keunggulan sektor pertanian dan pangan Belanda yang bisa dipetik sebagai pembelajaran. Pertama, intensifikasi lahan pertanian dengan sistem kluster terpadu, di mana selain terdapat ratusan hektar rumah kaca berteknologi tinggi, mereka mengintegrasikannnya dengan pelabuhan (Rotterdam) dan bandara (Schiphol) serta pelelangan hasil produksi yang didukung oleh sistem IT dan logistik yang kuat. Ibarat pusat belanja, kluster pertanian ini adalah one-stop-service bagi para pembeli kelas dunia. Selain itu, pemerintah kotapraja di Westland memang telah mendedikasikan diri sebagai kota pertanian dan tidak melirik seklor lain sebagai penopang ekonomi kota tersebut.

Kedua, sektor pertanian dan pangan memiliki jejaring dunia dengan sistem global,value chain. Para petani Belanda membeli bibit terbaik, misalnya dari negaradi Afrika kemudian dibawa ke rumah kaca milik mereka dan dikembangkan hingga menghasilkan produk terbaik yang kemudian dijual kembali ke negara yang membutuhkan. Ibarat pesawat, Belanda ini adalah hub-nya tetapi selama pemberhentian di hub, terjadi proses rekayasa teknologi dan dinamika pemasaran yang sangat unggul.

Ketiga, keberadaan dari institusi riset atau perguruan tinggi yang memang didirikan untuk menopang sektor ini secara berkelanjutan. Sebutlah Wageningen University and Resesrch Centre, TNO, NIZO Food Research, Utrecht University dan Technische Universiteit Eindhoven. Institusi-institusi ini memiliki fokus riset masing-masing yang langsung dapat diaplikasikan ke lapangan untuk menunjang ekonomi mereka. Investasi penelitian untuk bidang ini mencapar 0,06% dari total GDP, tertinggi kedua setelah Denmark.

Keempat, kekuatan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan makanan. Selain nama besar seperti Unilever, yang menjadi pemain utama dalam memutar bidang ini, ternyata Belanda juga memiliki 383 perusahaan skala kecil-menengah di mana 70% di antaranya adalah pengguna perangkat inovasi terbaru. Pada akhir semester satu tahun 2012, misalnya, tercatat ada penambahan 25 perusahaan baru yang mampu memutar uang hingga mencapai EUR 126 juta.

Kelima, jargon bidang pertanian dan pangan yang berorientasi pembangunan berkelanjutan. Jargon pertama adalah doing more with less, mereka percaya kalau untuk meningkatkan produksi, bisa dengan menggunakan lahan yang kecil, semakin hemat dalam penggunrum listrik, air dan faktor produksi lainnya. Dan jargon kedua adalah higher added value, yaitu dengan mencoba meningkatkan nilai tambah sebuah produk melalui mekanisme teknologi terbaru (Achmad 2013).

Upaya mengatasi polemik intensifikasi pertanian

Perbaikan dan peningkatan kualitas produksi pertanian beberapa (intensifikasi) untuk tahun yang lalu masih signifikan, karena ketersediaan sumber daya alam dan teknologi pertanian cukup memadai dan berimbang dengan ketersediaan lahan dan peningkatan jumlah penduduk. Akan tetapi, keadaan ini sulit untuk dipertahankan pada saat ini dan di masa akan datang, kecuali ada pendekatan baru yang menawarkan ide dan teknik untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Pertama, penggunaan rekayasa genetika memiliki potensi untuk menjadi problem solving dari ancaman krisis pangan. Dengan segala kekurangannya rekayasa genetik diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan pembangunan pertanian yang tidak lagi dapat dipecahkan secara konvensional. Salah satu produk dari rekayasa genetika adalah tanaman transgenik. Perakitan tanaman transgenik dapat diarahkan untuk memperoleh tanaman yang memiliki produksi tinggi, nutrisi dan penampilan mempunyai kualitas yang baik maupun resisten terhadap huma, penyakit dan lingkungan (Uyun et al. 2009).

Kedua, pupuk hijau dan pupuk kandang merupakan pupuk yang dapat memperbaiki struktur tanah, menggemburkan tanah dan juga menyuburkan tanah. Untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk buatan perlu diselingi dengan penggunaan pupuk kandang dan pupuk hijau (Alfiansyah 2013).

Ketiga, pertanian berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai sarana melawan pertanian industri yang merusak lingkungan. Dalam bentuknya yang “politis”, tema “kearifan lokal” kita saksikan pada penolakan terhadap kebudayaan teknologis. Lingkungan hidup, misalnya, merupakan kawasan proteksi “kearifan lokal” melalui cara-cara pertanian tradisional untuk menggantikan cara-cara pertanian modern. Artinya, pertanian bukan sekadar bagaimana meningkatkan hasil, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup. Keberlanjutan adalah premis pokoknya, bukan profit semata dan itu sudah dipraktikan turun-temurun oreh masyarakat petani kita (Ayatullah 2009).

Masyarakat adat Dayak, misalnya, memiliki pengetahuan lokal tentang cara berladang yang menyelesaikan persoalan lingkungan hidup yang justru diabaikan oleh kalkulasi ekonomi modern. Masyarakat Banjar menemukan sistem pertanian sawah lestari dengan masukan rendah menghasilkan delapan ton padi per hektar. Semua itu membuktikan pengetahuan berbasis tradisi tidak berjalan di

Fenomena ini memberi kesan: sikap hidup back to nature menjadi sebuah trend. Tetapi cukupkah itu? Bagaimana jika lingkungan sekitarnya tidak mendukung? Modernisasi pertanian selama kurang lebih tiga dasawarsa telah gagal mengangkat harga diri, martabat, dan kesejahteraan petani, mayoritas penduduk tndonesia. Kini sudah saatnya Pemerintah mengakui hak-hak petani, seperti kebebasan menjual beras atau menyimpan gabah untuk benih (Ayatullah 2009).

Peran serta kelompok tani sangat kuat dalam intensifikasi pertanian, salah satunya adalah sebagai penyedia informasi bagi pelaksanaan pertanian, selain sebagai penggerak kemandirian petani semisal pembuatan benih unggul, serta pemasok kebutuhan pangan seluruh rakyat lndonesia (Alfiansyah 2013).

Yusril Bisa Mengalahkan Ahok dalam Pemilukada DKI? Lagi-lagi Sebuah Kesesatan Berpikir


Yusril Vs Ahok
Yusril Vs Ahok di Pemilukada DKI 2017?

Tampaknya tidak akan pernah bisa memastikan sampai kapan ruang publik dinodai oleh pikiran-pikiran sesat dalam arti tidak mengikuti kaidah-kaidah berpikir logis. Saya sudah mempublikasi beberapa di antaranya, dan dengan itu berharap bahwa pihak-pihak yang berkesempatan menyampaikan pendapatnya di ruang publik melakukannya secara benar dan logis. Jika itu tidak tercapai, berarti tugas kita sebagai pendidik masih berat dan menantang. Kali ini, mari kita simak sebuah berita mengenai pemilukada. Kompas.com (lihat http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/09/20215361/Yuslih.Kalahkan.Adik.Ahok.Yusril.Ditantang.Maju.di.Pilkada.DKI?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=kpoprd) menurunkan sebuah berita menggelikan. Yusril Ihza Mahendra, pakar Tata Negara didorong maju mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI menantang Ahok dalam Pemilukada serentak 2017. Pihak yang mendorong itu bernama Eko Dafid Afianto, Managing Director Cyrus Network Research and Consulting.

Mari kita simak alasan-alasan dibalik tantangan Eko Dafid ini.

  1. Yuslih Ihza Mahendra, kakak kandung Yusril Ihza Mahendra telah berhasil mengalahkan Basuri Cahya Purnama, adik kandung Ahok dalam Pemilukada di Belitung Timur.
  2. Tingkat partisipasi warga Belitung Timur dalam pemilukada cukup tinggi, yakni 78,74 persen.
  3. Kekalahan Basuri menunjukkan bahwa kinerja adik Ahok itu belum memuaskan selama 5 tahun memerintah.
  4. Telah terjadi perpindahan kekuasaan dari klan Purnama ke klan Mahendra.

Menurut teman-teman, adakah sesuatu yang aneh dari keempat alasan yang saya kemukakan di atas? Saya ingin membedahnya berdasarkan beberapa kaidah logis (hukum berpikir logis) yang saya ketahui.

Pertama, alasan nomor 1-3 memang mengarah ke kenyataan dalam arti memiliki kandungan kebenaran berdasarkan kenyataan real. Meskipun demikian, alasan nomor 1 dan 2 lebih mendekati kenyataan (kebenaran keras/hard truth) dibandingkan dengan alasan nomor 3 (kebenaran lunak/soft truth). Betul bahwa Yuslih adalah kakak kandung Yusril. Juga betul bahwa Basuri adalah adik kandung Ahok. Betul juga bahwa partisipasi warga Belitung Timur dalam Pemilukada tergolong tinggi. Ini bisa dicek kebenarannya dengan memeriksanya dalam kenyataan. Tidak demikian dengan alasan nomor 3 yang menurut saya masih bisa diperdebatkan. Kita membutuhkan indikator-indikator khusus untuk bisa menjustifikasinya.

Kedua, alasan nomor 1 dan nomor 4 mengandung kesesatan serius. Fakta bahwa Yuslih Ihza Mahendra “berhasil” mengalahkan Basuri dalam Pemilukada di Belitung Timur tahun 2015 tidak berarti bahwa “Yusril “akan berhasil” mengalahkan Ahok dalam Pemilukada DKI 2017. Alasannya bukan karena Ahok susah dikalahkan, juga bukan karena Yusril sangat hebat sehingga bisa menjadi pemenang. Poin yang menyesatkan justru terdapat pada asumsi tersembunyi bahwa Ahok bisa dikalahkan dan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengalahkannya. De facto keluarga Mahendra terbukti bisa mengalahkan keluarga Purnama, itu menjadi modal yang baik untuk pertarungan memperebutkan Kursi DKI-1.

Jadi, apa yang salah dengan asumsi ini? Atau, apa yang salah dengan pendapat Dafid Afianto? Kenyataan mengenai keluarga Mahendra dan keluarga Purnama serta kiprah politik masing-masing anggotanya tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menyimpulkan sebuah kemenangan politik. Kalau pun bisa, saudara David Afianto harus mampu menunjukkan paralelisme itu dengan praktik politik tertentu yang pernah eksis dalam sejarah. Kalau pun itu ada, apakah satu paralelisme saja cukup? Sebagai peneliti, mestinya saudara David Afianto mengerti dengan baik apakah hanya satu atau dua kenyataan partikular dapat menjadi alasan untuk menarik sebuah kesimpulan?

Aturan berpikir kritis menuntut adanya term menengah atau penghubung antara fakta sebelum menarik kesimpulan. Tetapi juga diandaikan sekurang-kurangnya sebuah kenyataan objektif-universal sebagai penjustifikasi kebenaran ketika tidak tercapainya populasi yang dituntut dalam sebuah penelitian. Dalam arti itu, pernyataan saudara David Afianto itu tidak hanya menyesatkan dan ngawur tetapi cendrung bodoh.

Ketiga, bagaimana dengan alasan nomor 4 di atas? Ini lebih ngawur dan bodoh. Dengan mengatakan hal semacam ini, saudara David Afianto menegasikan proses demokrasi yang sangat menekankan kesetaraan dan bukan politik klan. Apakah yang bertarung dalam Pemilukada di Belitung Timur adalah keluarga Mahendra Vs keluarga Purnama? Apakah itu sebuah labelisasi yang sah dan tampak selama proses kampanye dan pencoblosan kemarin? Jika itu sebuah labelisasi yang sah, apakah David Afianto menerimanya juga sebagai wajar?

Per definisi, klan adalah “sekelompok orang yang disatukan oleh kekerabatan dan keturunan aktual atau yang dibayangkan sebagai ada, yang anggota-anggotanya mengatur dan membangun kekerabatan berdasarkan ikatan-ikatan kekerabatan turun-temurun maupun simbolik (lih. https://en.wikipedia.org/wiki/Clan). Kita tidak tahu, apakah Purnama dan Mahendra itu benar dan layak disebut sebagai klan atau sekadar nama sebuah keluarga? Jika ternyata Mahendra atau Purnama bukan klan, maka apa yang dikatakan David Afianto tidak lebih dari sekadar bualan tanpa fakta. Berdasarkan hukum berpikir logis, apa yang dikatakan David Afianto ini disebut sebagai “beban pembuktian pada pembaca”.

Karena kita tidak sedang berdialog atau berdebat secara langsung dengan David Afianto, maka dia harus menanggung beban pembuktian tersebut supaya dia bisa meyakinkan kita bahwa apa yang dikatakannya itu benar dan logis. Jika tidak, dia sendiri akan jatuh ke kesesatan berpikir yang disebut sebagai “argumen ketidaktahuan” (argument from ignorance) dalam arti menyimpulkan sesuatu karena ketidaktahuan (lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophic_burden_of_proof). Mengasumsikan berdasarkan profilnya, Eko David Afianto adalah seorang terpelajar (https://www.linkedin.com/in/eko-dafid-afianto-b73b06ab), seorang lulusan Perguruan Tinggi terkemuka yang seharusnya tidak bertindak gegabah dalam menyampaikan pendapat. Alasannya, beberapa hukum berpikir logis yang saya kemukakan di atas adalah materi pembelajaran critical thinking di tingkat-tingkat awal studi di perguruan tinggi. Karena itu, jika saudara David Afianto memaksudkan ini sebagai benar demikian, saya justru ragu, apakah Beliau sedang menganalisis realitas politik secara ilmiah atau sedang menawarkan dagangan (Cyrus Network) untuk Pemilukada yang akan datang.[]

Kajian Etis atas PP No. 61 Tahun 2014 tentang Pengaturan Kesehatan Reproduksi


Yeremias Jena

(Ethics/Philosophy Unit, Atma Jaya School of Medicine, Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jl. Pluit Raya No. 2, Jakarta 14440. Email: yeremias.jena@gmail.com)

Intoduksi

PP 61 Tahun 2014 dibentuk sebagai realisasi dari mandat UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bagian Keenam dari UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengatur mengenai Kesehatan Reproduksi. Bagian ini terdiri dari pasal 71-77.

UU Kesehatan menegaskan kembali definisi kesehatan sebagaimana ditetapkan WHO, yakni keadaan di mana seseorang berfungsi secara normal (normal functioning), yakni tidak adanya patologi, baik mental maupun fisik.

UU Kesehatan juga menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 Deklarasi HAM, “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan.”

Untuk menjamin hak atas kesehatan, pemerintah RI menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, pasal 47), yang meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pelayanan kesehatan reproduksi jelas merupakan salah satu upaya pemerintah menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk menjamin tercapainya keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, tetapi juga meliputi pelayanan kesehatan (a) saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; (b) pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan (c) kesehatan sistem reproduksi.

PP No. 61 Tahun 2014 dikeluarkan sebagai panduan bagi tenaga kesehatan dalam merealisasikan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Memahami Secara Mendalam PP. No. 61 Tahun 2014

PP No. 61 Tahun 2014 diterbitkan khusus untuk mengatur (1) pelayanan kesehatan ibu, (2) pengecualian aborsi karena alasan medis atau perkosaan, dan (3) reproduksi dengan bantuan.

Bagi Pemerintah Indonesia, kesehatan ibu dalam usia produktif harus dipromosikan kerena dua alasan. Pertama, ibu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Kedua, mengurangi angka kematian ibu (pasal 3b).

Peran ibu sebagai aktor yang melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas sangat ditekankan. Generasi berkualitas hanya bisa dicapai melalui kebijakan yang baik dan tepat di bidang kesehatan reproduksi, meliputi:

  • Untuk menjamin tercapainya tujuan ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah (1) memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sejak dini, yakni sejak masa remaja (pasal 8:2 dan 3).
  • Akses tersebut meliputi juga pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi aktif sejak dini (remaja) dengan maksud supaya bisa mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berengaruh terhadap kesehatan reproduksi dan melindungi remaja untuk menjalami kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab (pasal 11:1).
  • Perempuan memiliki hak atas kehidupan seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan, dan tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah. Kehidupan seksual yang sehat itu meliputi (a) terbebas dari infeksi menular seksual; (b) terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual; (c) terbebas dari kekerasan fisik dan mental; (d) mampu mengatur kehamilan; dan (e) sesuai dengan etika dan moralitas.
  • Perencanaan keluarga berencana. Program keluarga berencana tampaknya “wajib” (pasal 23), karena setiap pasangan yang sah harus mendukung pilihan metode kontrasepsi (ayat 1) dan setiap pasangan yang sah harus berpartisipasi dalam penggunaan kontrasepsi (ayat 2), metodenya dipilih pasangan suami istri tanpa paksaan (pasal 21). Tetapi metodenya justru sudah dipilihkan pemerintah, yakni Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant, dan Metode Operasi Wanita (MOW), metode Operasi Pria (MOP).
  • Pengaturan kehamilan (usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak (pasal 19:2).
  • Perencanaan kelahiran melalui pemanfaatan teknologi reproduksi, dengan maksud untuk (a) memperoleh anak di luar cara alamiah (pasal 40:1) dengan memperhatikan tuntutan etika (pasangan terikat perkawinan sah dan mengalami infertilitas, sperma dan ovum yang dibuahi berasal dari pasangan sah yang ditanam dalam rahim istri pemilik ovum, kelebihan embrio disimpan sampai saudaranya lahir, bisa diperpanjang satu tahun, tidak diperpanjang lagi dan harus dimusnahkan, tidak ditanam dalam rahim pasangan yang bercerai. (b) pemilihan jenis kelamin (anak pertama dilarang memilih jenis kelamin, anak kedua dan selanjutnya boleh memilih) (pasal 44).
  • Mencegah lahirnya anak-anak cacat (pasal 32:1a-b).
  • Mencegah kelahiran anak hasil perkosaan (pasal 34).

Pertanyaan-pertanyaan Etis

PP 61 Tahun 2014 menimbulkan beberapa problem etis yang harus dijawab. Problem etis tersebut dapat dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut.

  1. Akses terhadap kesehatan reproduksi, pada level tertentu memang dapat dibenarkan secara etis. Masalahnya, apakah akses terlalu dini pada kesehatan reproduksi, terutama pada usia remaja dengan alasan pencegahan kehamilan dan/atau penularan penyakit kelamin dapat dibenarkan secara etis? Kalau pun akses dini tersebut berdasarkan hak perempuan atas seks dan tubuhnya, apakah alasan semacam ini pun masih bisa dibenarkan secara etis?
  2. Apakah dibenarkan secara etis jika negara mendefinisikan generasi berkualitas? Bukankan preferensi pada generasi berkualitas justru melanggar hak hidup kaum disabel, atau bahkan hak hidup dari potential person? Bukankah penyeragaman kebijakan mengenai generasi berkualitas menutup ruang bagi pemaknaan keturuan (having a child) sebagai berkat?
  3. Akses terhadap teknologi reproduksi pun menimbulkan persoalan etis yang serius. Bukankah “kewajiban” menggunakan teknologi reproduksi, terutama alat kontrasepsi, justeru mereduksikan perempuan dan tubuhnya menjadi sekadar “alat” untuk pengendalian penduduk (tujuan ekonomi dan politik)? Akses terhadap penggunaan teknologi reproduksi untuk memperoleh anak di luar cara alamiah juga menimbulkan problem etis yang serius, terutama menyangkut “apakah memperoleh anak adalah sebuah hak?” Bagaimana dengan kelompok yang menikah tetapi memilih untuk tidak memiliki anak atau mereka yang memang kesulitan memiliki anak tetapi menerimanya secara sukacita sebagai bagian dari hidupnya? Bagaimana dengan pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua?
  4. Apakah dibenarkan secara etis jika negara melegalisasi aborsi karena kedaruratan medis dan kehamilan karena korban paksaan?

Diskusi

  1. Benar bahwa perempuan harus dilindungi. Meskipun demikian, apakah perlindungan itu harus dengan menyediakan akses dini terhadap teknologi reproduksi atau pengakuan terhadap seks sebagai hak?

Merujuk kepada fakta tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, aborsi, atau penyebaran penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, kita tidak punya pilihan lain selain menyepakati bahwa perempuan harus dilindungi sejak remaja.

Data Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan:

  • Rata-rata setiap hari ada 12 perempuan menjadi korban kekerasan seksual (2011).
  • Terdapat 4.336 kasus kekerasan terhadap perempuan (perkosaan dan pencabulan sebanyak 1620, percobaan perkosaan sebanyak 8, pelecehan seksual sebanyak 118, perdagangan perempuan untuk kepentingan seks sebanyak 403 (2012).
  • Sebanyak 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan (sebanyak 263.285 kekerasan terhadap istri, 2.507 kekerasan dalam pacaran, 6.243 kekerasan seksual, 1.704 korban perkosaan, dan 614 perdagangan perempuan.

Laporan PBB (2013) menunjukkan bahwa 1 dari 4 laki-laki di Asia pernah mengakui memperkosa pacar, saudara perempuan, orang lain, atau orang yang tidak dikenal.

Data WHO (2013) menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia menjadi korban kekerasan fisik dan seksual di masa hidupnya.

Data-data yang dideskripsikan ini menggarisbawahi kerentanan perempuan. Karena itu, kita sepakat bahwa perlindungan terhadap perempuan harus dimulai sejak dini (bahkan kekerasan seksual seperti pelecehan seksual dapat dialami seorang perempuan sejak balita).

Apalagi mempertimbangkan beban atau dampak yang dialami perempuan karena kekerasan terhadap mereka. Misalnya perempuan menderita morbiditas yang tinggi karena dampak dari tekanan mental, psikis, dan sosial. Di Meksiko, tingkat morbiditasnya mencapai 5,6 persen atau di Victoria (Australia) mencapai 7,9 persen dari total korban kekerasan terhadap perempuan (Claudia Garcia-Morena, Charlotte Watts, Violence against women: an urgent public health priority, Bull World Health Organ vol.89 n.1 Genebra Jan.2011 (http://dx.doi.org/10.2471/BLT.10.085217. Access 14 Mei 2015). Atau yang menyebabkan tingginya angka percobaan bunuh diri (Karen Devries, Charlotte Watts, Violence against women is strongly associated with suicide attempts: Evidence from WHO multi-country study on women’s health and domestic violence against women. Social Science & Medicine. July 2011, Vol 73(1): 79-86). Atau, kecemasan berlebihan yang dialami perempuan remaja yang mengalami kekerasan selama masa pacaran (Suci Musvita Ayu, Mohammad Hakimi, Elli Nur Hayati, Kekerasan dalam pacaran dan kecemasan remaja putri di Kabupaten Purworejo. Kesehatan Masyarakat Vol. 6 No. 1, Januari 2012: 61-72).

Masalahnya, apakah akses terhadap alat kesehatan reproduksi (misalnya kondom) dapat menjadi jalan keluar yang tepat? Atau, atas nama hak atas seks, apakah akses terhadap alat reproduksi yang terlalu dini merupakan langkah penyelesaian yang mendasar? Bagaimana para pembela PP No. 61 Tahun 2014 dapat menjelaskan fakta berikut?

  • Selama tahun 1993–2002, sebanyak 5-10 persen perempuan dan 38 persen laki-laki telah melakukan hubungan seksual pra nikah (Intan Puspitadesi dkk, 2013).
  • Sebanyak 34,37 persen dari 288 remaja di Jakarta pernah berhubungan seks (Intan Puspitadesi dkk, 2013).

Tampak jelas kekeliruan dalam pendekatan mengenai akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sejak dini. Kita sepakat bahwa seluruh kegiatan promotif dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan sejak dini sangat dibutuhkan. Itu artinya kebijakan pemerintah di bidang promotis dan pencegahan seharusnya bersifat masif, terbuka, dan merata sampai ke seluruh pelosok (menegakkan prinsip equality). Sebaliknya, akses terhadap alat kesehatan reproduksi, misalnya demi alasan pengakuan atas hak seks, tidak dapat dilakukan berdasarkan prinsip equality, tetapi mengikuti prinsip equity karena perbedaan tingkat pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang agama, konsepsi masyarakat mengenai bonum communae, dan sebagainya seharusnya dipertimbangkan (Yeremias Jena, 2011: 287-312).

  1. Menentukan generasi berkualitas atas dasar apapun tidak dapat dibenarkan secara etis. Penentuan sewenang-wenang selain melanggar hak hidup kaum disabel dan potential person.

Jika keadaan sehat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang berfungsi secara normal (normal functioning), yakni tidak adanya patologi, baik mental maupun fisik, generasi yang berkualitas tampaknya harus dipahami dalam konteks ini. Problem etisnya terletak pada upaya mereduksikan generasi berkualitas sebagai generasi yang sehat bebas dari berbagai patologi, baik mental maupun fisik sebagai semacam “izin” bagi pelayan kesehatan untuk menggugurkan kandungan dari kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi hidup di luar kandungan. Dalam cara berpikir demikian kita juga dipaksa menerima bahwa kehamilan karena perkosaan pun harus digugurkan karena permintaan perempuan yang bersangkutan (pasal 35:2c) yang merasa harus menanggung penderitaan, baik secara fisik maupun psikis.

Apapun alasannya, aborsi karena kedaruratan medis (di luar kasus kehamilan karena perkosaan) biasanya menempatkan perempuan sebagai alat untuk kepentingan di luar dirinya. Pertama, menurut PP No. 61 Tahun 2014, aborsi karena kasus kedaruratan medis harus dengan seizin suami (pasal 35:2d). Dalam masyarakat dan budaya Indonesia di mana umumnya perempuan umumnya menyerahkan berbagai keputusan penting pada suami, izin perempuan sudah hampir pasti tidak dibutuhkan. Apakah dengan begitu, ada kemungkinan perempuan mempertahankan kandungannya meskipun diketahui memiliki kecacatan, sebut misalnya spina bifida dan down syndrome? Mungkin saja, dan itu seharusnya juga dihormati. Ada cukup banyak kasus di mana perempuan mempertahankan kandungannya meskipun terindikasi kecacatan, dan kemudian merawat anak-anaknya dengan sukacita (Eva Feder Kittay, “The Personal is Philosophical is Political: a Philosopher and Mother of a Cognitive Disabled Person Sends Notes from the Battlefield”, dalam: Eva Feder Kitay & Licia Carlson, Cognitive Disability and Its Challenge to Moral Philosophy, Wiley-Blackwell, UK, 2010, hlm. 393-413).

Kedua, terjadi bahwa alasan kedaruratan medis, terutama ketika janin yang dikandung memiliki kecacatan, telah diketahui melalui teknologi preimplementation genetic diagnosis (PGD). Sering keputusan menggugurkan kandungan, apalagi telah diperintahkan UU, didasarkan pada pertimbangan yang sangat utilitaristik, misalnya terbatasnya dana yang dibutuhkan untuk merawat kelompok disabel, terbatasnya akses terhadap pelayanan dan sarana publik, bahkan absennya kebebasan dan otonomi dalam menentukan diri sendiri dan masa depannya (Peter Singer, “Speciesism and Moral Status”, Eva Feder Kitay & Licia Carlson, Cognitive Disability and Its Challenge to Moral Philosophy, Wiley-Blackwell, UK, 2010, hlm. 331-344). Cara berpikir demikian pasti bersifat eugenik.

Ketiga, PP No. 61 Tahun 2014 memberi tempat bagi pengakuan atas hak seksual perempuan (pasal 26 ayat 1-2). Secara implisit pengakuan ini menegaskan pula bahwa pemerintah RI mengakui hak perempuan atas tubuhnya. Jika terjadi bahwa perempuan mempertahankan kehamilannya meskipun terindikasi kecacatan dan itu dilakukan berdasarkan haknya atas tubuhnya, apakah negara berhak memaksa perempuan menggugurkannya? Bukankah pemaksaan justru menegasikan pengakuan atas hak perempuan atas tubuhnya? (Reaksi beberapa ibu terhadap praktik PGD untuk mengetahui apakah janin yang dikandung memiliki kecacatan atau tidak dapat dilihat berikut. Ibu Aida mengatakan, “I would never have an abortion because my baby had Down’s syndrome. This is my child. I accept it just the way it is.” Sementara itu, ibu Karima mengatakan, “I would keep my child anyway, even if it has Down’s syndrome. That’s your child, you have to keep it.” Menarik juga mencatat reaksi ibu non-Muslim seperti kata ibu Christel berikut, “We already decided that we would not keep the baby if therewas something wrong.” Lihat De Vleminck, Aline, et al. “Experiences and perceptions of Muslim and non-Muslim women during prenatal screening: a comparative study in Flanders and Brussels, Belgium.” Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 38.2 (2012): 142-143). Ini menunjukkan adanya kelemahan pengaturan kehamilan dan penerapannya secara sistemik dan yang mengikat bagi seluruh warga negara. Sekali lagi, pemaksaan kebijakan dapat dipastikan berdasarkan alasan ideologis (eugenik) atau ekonomis tertentu.

  1. Pengaturan jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak (pasal 19) bahkan mengendalikan keseimbangan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (pasal 44) tidak memberi ruang bagi pemaknaan keturunan sebagai berkat (having a child as a gift)

Berdasarkan alasan medis, pada usia berapa sebaiknya seorang perempuan mengandung atau jarak ideal kelahiran memang dapat ditentukan dan memang sebaiknya diatur. Tetapi dapat terjadi bahwa praktik semacam ini tidak murni dilakukan berdasarkan alasan kesehatan. Kebijakan negara mengenai pengendalian penduduk justru sering menjadi pertimbangan dalam menentukan jarak ideal kelahiran dan usia perkawinan. Pengendalian penduduk yang dipaksakan seperti di Cina dengan kebijakan “satu anak” mungkin belum dirasakan di Indonesia, meskipun begitu, masuknya pertimbangan politik atau bahkan ekonomi ke dalam kalkulasi jumlah anak yang harus dilahirkan justru melanggar kebebasan perempuan, tidak hanya bagi mereka yang ingin memiliki lebih dari jumlah anak yang diperbolehkan pemerintah, tetapi bahkan memutuskan untuk menikah tanpa keturunan.

Aplikasi teknologi reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah melarang penentuan jenis kelamin untuk anak pertama, dan membolehkannya untuk anak kedua. Pertimbangan ini tentu lebih bersifat sosiologis atau kultural, dan bukan medis. Umumnya terjadi bahwa pertimbangan semacam ini bersifat diskriminatif, terutama terhadap perempuan. Penggunaan flow cytometer memang sangat membantu keberhasilan pembuahan sel telur dan sperma berdasarkan jenis kelamin yang diinginkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi (perempuan 91 persen dan laki-laki 76 persen), seleksi semacam ini tetap saja menjadi instrumen diskriminasi, umumnya terhadap perempuan (Michael J. Sandel, The Case Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2007, hlm. 22). Meskipun penelitian Chayang Yanisa Yunika Prestiche Putri (2015) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara nilai anak laki-laki/perempuan dengan preferensi jenis kelamin pada perempuan usia subur, beberapa masyarakat patrilineal seperti di Batak atau Bali menempatkan anak laki-laki sebagai bernilai secara sosial-psikologis-ekonomi. Ini mempengaruhi preferensi terhadap anak dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari anak dengan jenis kelamin perempuan (Putri, Chayang Yanisa Yunika Prestiche. “Hubungan Persepsi Nilai Anak dengan Jumlah dan Jenis Kelamin Anak yang Diinginkan pada Wanita Usia Subur Pranikah di Perdesaan.” Biometrika dan Kependudukan 3.1;2015). Dalam pandangan budaya demikian, praktik penentuan jenis kelamin dapat bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

Di atas semuanya itu, pembatasan jumlah anak atau pengendalian jenis kelamin anak sebenarnya bertentangan dengan gagasan “anak dan kehidupan sebagai anugerah” (life as a gift). Keputusan untuk memiliki anak seharusnya dimaknakan sebagai keterbukaan kepada yang tak kelihatan, sehingga setiap upaya mengurangi atau menyingkitkan keterbukaan semacam ini hanya akan menghapus atau meniadakan apa yang oleh Michael Sandel disebut sebagai “the mystery of birth” (Michael J. Sandel: 2007, hlm. 46). Mengenai hidup sebagai anugerah, Sandel menulis, “We do not choose our children. Their qualities are unpredictable (2007:45).

  1. Apakah dibenarkan secara etis jika negara melegalisasi aborsi karena kedaruratan medis dan kehamilan karena korban paksaan?

Meskipun mengaborsi janin karena mengancam keselamatan sang ibu dapat dibenarkan dari segi medis, syarat-syarat ketat yang menyertainya tetap dibutuhkan demi melindungi janin dari kesewenang-wenangan praktik medis. Poin yang memicu perdebatan etis dari pasal 32:1b terletak pada pernyataan bahwa aborsi diperbolehkan jika janin memiliki penyakin genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Pendekatan “human capabilities” mungkin saja diacu untuk memberikan pendasaran etisnya. Martha Nussbaum, misalnya, mengatakan bahwa hidup yang layak dan bermartabat hanya akan dicapai jika manusia memiliki “basic capabilities” tertentu, seperti life; bodily health; bodily integrity; senses, imagination and thought; emotions; practical reason; affiliation; other species; play; and control over one’s environment Ketiadaan satu atau lebih kapabilitas-kapabilitas itu akan menyulitkan manusia merealisasikan kehidupannya yang bermartabat (Martha Nussbaum, 2006, Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Cambridge, MA: Harvard University Press. Hlm. 76-78). Pertanyaannya, apakah “basic capabilities” ini adalah sebuah konsepsi abstrak atau sebuah kebijakan publik? Jika sebuah kebijakan publik, siapakah yang menentukannya? Apakah dalam penentuan itu kaum disabel juga dilibatkan?

Poin yang paling menarik perhatian adalah legalisasi aborsi karena korban perkosaan. Tampak jelas bahwa legalisasi aborsi karena korban perkosaan berangkat dari pemahaman WHO mengenai kesehatan sebagai keadaan sehat secara utuh (fisik, mental, dan sosial). Dari perspektif perempuan sebagai korban perkosaan, dapat dikatakan bahwa mereka akan marah, terhina, terpinggirkan, stress yang mendalam, susah melupakan pengalaman tersebut, dan sebagainya (Ekandari Sulistyaningsi, 2002, hlm. 2-23). Keadaan mental semacam ini, ditambah dengan kekerasan terhadap fisik, atau stigmatisasi oleh komunitas sosial tertentu, tentu memosisikan perempuan dalam keadaan yang tidak sehat.

Perempuan memberontak dan menolak kehamilan sebagai akibat dari pemerkosaan. Kehamilan semacam ini adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Pertanyaannya, apakah kehamilan yang tidak diinginkan juga termasuk kehamilan karena hasil hubungan dengan suami yang sah, tetapi terjadi melalui hubungan seksual yang dipaksakan atau disertai kekerasan juga harus diaborsi? (Belgia misalnya, mengenakan hukuman pidana terhadap perkosaan yang dilakukan oleh pasangan yang sah, di mana pelakunya dapat dihukum, sebagaimana diatur dalam Penal Code Art. 375).

Selain itu, jika aborsi harus dilakukan terhadap janin korban perkosaan, mengapa harus menunggu sampai 40 hari? Bukankah tersedia tindakan preventif yang lebih “manusiawi”, misalnya dengan memberikan “morning after pil” yang dari segi moralitas agama masih bisa ditolerir? (Pandangan Gereja Katolik mengenai hal ini, misalnya, mengatakan bahwa “A female who has been raped should be able to defend herself against a potential conception from the sexual assault. If after appropriate testing, there is no evidence that conception has occurred already, she may be treated with medications that would prevent ovulation, sperm capacitation, or fertilization. It is not permissible, however, to initiate or to recommend treatments that have as their purpose or direct effect the removal, destruction, or interference with the implantation of a fertilized ovum”. Lihat: The statement follows the Directives of 1994 and the statement by the Pennsylvania Catholic Conference “Guidelines for Catholic Hospitals Treating Victims of Sexual Assault” (April 1, 1993), Origins 22: 81D (May 6, 1993).

Legalisasi aborsi korban perkosaan termasuk upaya penyelesaian masalah di hilir dan bukan di hulu dengan mengorbankan janin yang tidak mampu membela dirinya. Pemerintah Indonesia seharusnya peduli dan memiliki program yang jelas pada upaya memberikan hukuman yang berat kepada pelaku pemerkosaan demi sebuah efek jera (dalam 285 KUHP yang sekarang berlaku, ditegaskan bahwa pemerkosa akan diancam hukuman minimal satu hari dan maksimal 12 tahun. RUU KUHP yang sedang dipersiapkan, terutama di pasal 423 ditetapkan batas minimal 3 tahun. Dengan begitu, seorang pelaku pemerkosaan dapat dihukum secara maksimal. Lihat RUU KUHP: Tindak Pidana Perkosaan Gunakan Batas Hukuman Minimal, dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9138/ruu-kuhp-tindak-pidana-perkosaan-gunakan-batas-hukuman-minimal. Akses 16 Mei 2015). Langkah promotif dan preventif lain yang tidak kalah penting adalah memperkuat jaringan keluarga, meminimalisir sikap permisif terhadap revolusi seks melalui berbagai kebijakan (termasuk pendidikan, media massa, institusi agama, dan sebagainya). Pendekatan semacam ini jauh lebih penting dan akrab terhadap budaya Indonesia dibandingkan dengan tindakan pengguguran kandungan.

Kemudahan mengakses aborsi karena korban perkosaan justru menimbulkan persepsi bahwa negara memang tidak menginginkan anak-anak dari hasil perkosaan. Pemerintah seharusnya lebih memperkuat posisinya sebagai institusi yang melindungi “potential person”, dan itu bukan dengan mempromosikan aborsi, tetapi dengan memperkuat jaringan pengasuhan anak korban perkosaan. Menyangkut hal ini, PP No. 61 Tahun 2014 belum berhasil menegasan posisi pemerintah. Memang disebutkan bahwa perempuan korban perkosaan yang menolak menggugurkan kandungannya, pihak keluarga dapat berperan sebagai pengasuh anak yang dia lahirkan (pasal 38:2) atau diasuh oleh pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (pasal 38:3). Mengacu ke pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”, negara seharusnya menjadi pengadopsi dan pemelihara anak-anak korban perkosaan ketika keluarga inti, keluarga luas, atau pihak lain tidak bersedia menjadi pengasuh. Poin ini yang tampaknya tidak dinyatakan secara cukup tegas dalam PP ini.

Penutup

Sebagai salah satu kelompok rentan, perempuan seharusnya dilindungi. Meskipun demikian, perlindungan terhadap perempuan, terutama dalam hal akses terhadap kesehatan reproduksi, bukan tanpa batas. Beberapa aspek seperti akses terhadap kesehatan reproduksi sebagai hak yang dihubungkan dengan hak atas seks, pengendalian kelahiran atau penentuan jenis kelamin anak melalui teknologi reproduksi, dan semacamnya, justru berpotensi mereduksikan perempuan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar dirinya.

Setiap dokter dan petugas kesehatan lainnya diharapkan mendahulukan keselamatan pasien di atas berbagai kepentingan ideologis, religius, atau ekonomis. Dengan begitu, keputusan-keputusan yang diambil, terutama yang menyangkut akses terhadap teknologi reproduksi, seharusnya berdasarkan pertama-tama pada “the best interest of the patient”. Dalam arti itu, pendekatan yang seharusnya ditonjolkan adalah pendekatan equity dan bukan equality, dalam arti “kepentingan setiap manusia (atau perempuan) dipertimbangkan secara setara, tetapi bukan pada perlakuan kepada setiap mereka.” Dalam arti itu, menjalankan PP No. 61 Tahun 2014 secara sistemik dan setara justru bertentangan dengan maksud awal PP itu sendiri, yakni memperlakukan perempuan sebagai makhluk yang bermartabat.

Referensi

  1. Dixon, Rosalind, et al. “Abortion, dignity and a capabilities approach.” (2011).
  2. Faturochman, Ekandari Sulistyaningsih. “Dampak sosial Psikologis Perkosaan.” Jurnal (2002): 9-23.
  3. Ford, Norman M. The prenatal person: ethics from conception to birth. John Wiley & Sons, 2008.
  4. “Guidelines for Catholic Hospitals Treating Victims of Sexual Assault” (April 1, 1993), Origins 22: 81D (May 6, 1993).
  5. Harkin, Anna May. Equity of access to health services: some relevant issues in an Irish context. Institute of Public Health in Ireland, 2001.
  6. Puspitadesi, Dewi Intan, Istar Yuliadi, and Arista Adi Nugroho. “Hubungan Antara Figur Kelekatan Orangtua dan Kontrol Diri dengan Perilaku Seksual Remaja SMA Negeri 11 Yogyakarta.” Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa4 (2013).
  7. Nugroho, Adi. “PERAN FAKTOR HARGA DIRI DAN PUSAT PENGENDALIAN DIRI TERHADAP PERILAKU SEKSUAL LELAKI SEKS DENGAN LELAKI DI JAKARTA TIMUR.” Jurnal Biotek Medisiana Indonesia1 (2012).
  8. Singer, Peter. Practical ethics. Cambridge university press, 2011.
  9. Stangl, Rebecca. “Selective terminations and respect for the disabled.” Journal of Medicine and Philosophy1 (2010): 32-45.
  10. The statement follows the Directives of 1994 and the statement by the Pennsylvania Catholic Conference “Guidelines for Catholic Hospitals Treating Victims of Sexual Assault” (April 1, 1993), Origins 22: 81D (May 6, 1993).
  11. Jena, “Perspektif health equity Amartya Sen dan kesehatan reproduksi di Indonesia, Respons 16(2); 2011, 287-312. (https://www.academia.edu/2064073/Perspektif_Health_Equity_Amartya_Sen_dan_Kesehatan_Reproduksi_di_Indonesia).
  12. Jena, Kritik Michael Sandel atas Teknologi Human Enhancement. Makalah disampaikan dalam Konferensi Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia di Universitas Gadja Mada, 2013.
  13. PP No. 61 Tahun 2014
  14. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.
  15. Left Without a Choice. Barriers to Reproductive Health in Indonesia. Amnesty International: 2010.
  16. RUU KUHP: Tindak Pidana Perkosaan Gunakan Batas Hukuman Minimal, dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9138/ruu-kuhp-tindak-pidana-perkosaan-gunakan-batas-hukuman-minimal. Akses 16 Mei 2015
  17. The statement follows the Directives of 1994 and the statement by the Pennsylvania Catholic Conference “Guidelines for Catholic Hospitals Treating Victims of Sexual Assault” (April 1, 1993), Origins 22: 81D (May 6, 1993).
  18. Martha Nussbaum, 2006, Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Cambridge, MA: Harvard University Press. Hlm. 76-78)
  19. Michael J. Sandel, The Case Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press. 2007. Hlm. 46)
  20. Putri, Chayang Yanisa Yunika Prestiche. “Hubungan Persepsi Nilai Anak dengan Jumlah dan Jenis Kelamin Anak yang Diinginkan pada Wanita Usia Subur Pranikah di Perdesaan.” Biometrika dan Kependudukan1;2015
  21. De Vleminck, Aline, et al. “Experiences and perceptions of Muslim and non-Muslim women during prenatal screening: a comparative study in Flanders and Brussels, Belgium.” Journal of Family Planning and Reproductive Health Care2 (2012): 142-143)
  22. Peter Singer, “Speciesism and Moral Status”, Eva Feder Kitay & Licia Carlson, Cognitive Disability and Its Challenge to Moral Philosophy, Wiley-Blackwell, UK, 2010, hlm. 331-344).
  23. Eva Feder Kittay, “The Personal is Philosophical is Political: a Philosopher and Mother of a Cognitive Disabled Person Sends Notes from the Battlefield”, dalam: Eva Feder Kitay & Licia Carlson, Cognitive Disability and Its Challenge to Moral Philosophy, Wiley-Blackwell, UK, 2010, hlm. 393-413).
  24. Claudia Garcia-Morena, Charlotte Watts, Violence against women: an urgent public health priority, Bull World Health Organ vol.89 n.1 Genebra Jan.2011 (http://dx.doi.org/10.2471/BLT.10.085217. Access 14 Mei 2015).

 

 

Soal dan Jawaban UTS Bioetika Ganjil 2015


1.  Meskipun berbagai inovasi bioteknologi berpotensi transformatif, sikap gegabah terhadap aplikasi bioteknologi dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Optimisme berlebihan yang ditolak sebagian ilmuwan tidak harus digantikan oleh posisi pesimisme. Dibutuhkan sikap yang paling tepat terhadap bioteknologi. Sebut dan jelaskan sikap yang tepat terhadap inovasi bioteknologi.

Jawab:

  • Sikap yang tepat sangat ditentukan oleh jenis teknologi yang dikembangkan.
  • Ada teknologi yang bersifat high impact dengan keuntungan positif. Mis. pengembangan vaksin. Meskipun demikian, vaksin tetap belum bisa diterima secara menyeluruh oleh masyarakat. Ada pengaruh agama dan budaya.
  • Ada teknologi yang bersifat low impact tetapi memiliki keuntungan positif. Mis.pengembangan obat-obatan yang membawa keuntungan bagi masyarakat tetapi dihargai secara terbatas, biasanya karena harganya yang mahal. Misalnya obatan2an untuk jenis kanker tertentu memang ditolak (terutama oleh National Institute for Health and Clinical Excellence di UK karena mahal, terutama ketika keuntungan yang didapatkan sangat terbatas jika dibandingkan dengan harga yang harus ditanggung setiap pasien.
  • Ada teknologi yang sifatnya low impact dengan keuntungan yang negatif. Di sini termasuk jenis teknologi yang level kinerjanya buruk dibandingkan dengan teknologi alternatifnya. Meskipun demikian, masih digunakan karena kebebasan individu tertentu dalam memilih teknologi tersebut.
  • Ada teknologi yang high impact tetapi punya keuntungan yang rendah. Di sini umumnya bioteknologi yang dikembangkan menimbulkan risiko buruk bagi masyarakat. Bisa jadi ini tidak tampak sejak awal pengembangannya, dan baru muncul kemudian. Misalnya genetic screening (pre-implantation, preconception, personal genetic profiling dapat menimbulkan rasa khawatir berlebihan, memicu prosedur medis yang tidak jelas hasilnya, memberikan rasa percaya diri yang palsu, menimbilkan tekanan yang tidak perlu bagi pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.
  • Dengan sikap yang sama kita seharusnya menilai atau menimbang pengembangan bioteknologi.

2.  Pengembangan bioteknologi selalu melibatkan aspek-aspek utilisasi, modifikasi, dan kreasi. Jelaskan ketiga hal ini, terutama dengan mempertimbangkan dilema atau masalah-masalah moral yang mungkin timbul, misalnya dengan merujuk kepada salah satu dari pengembangan bioteknologi yang tersedia sekarang, entah itu celluler biotechnology, molecular biotechnology, genomic biotechnology, synthetic biotechnology, ataupun nanotechnology.

Jawab:

  • Utilisasi: sistem bioteknologi yang teradaptasi atau tidak teradaptasi, proses atau komponen dalam produksi industrial.
  • Modifikasi: sistem atau proses biologis melalui adisi, insersi atau integrasi dengan komponen biologis atau non-biologis, misalnya gen therapy, regenerative medicine, tissue engeneering, transgenic crops.
  • Kreasi: sebuah produk atau sistem biologis menggunakan komponen biologis atau non biologis, misalnya bakteri atau plant-produced plastics, in vitro produced meat, biosteel.

3.  Bioteknologi memiliki visi yang seringkali sangat mulia, yakni demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pun, ekspektasi ini tidak bisa diformulasikan atau dicita-citakan hanya oleh para ilmuwan dan teknokrat. Dalam proses formulasi ekspektasi bioteknologi, seharusnya “folk narratives” dipraktikkan bersama-sama dengan “hype cycle methodology” maupun pentingnya sikap skeptis masyarakat. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut.

Jawab:

  • Folk narratives: Penekanan yang berulang bahwa efek atau dampak bioteknologi (positive maupun negative) sering diberi penekanan berlebihan pada jangka pendeknya saja dan kurang memberi perhatian pada dampak jangka panjang.
  • Hype cycle: Kurva yang mendeskripsikan visibilitas sebuah teknologi selama waktu, dengan intensi untuk membantu investor agar bisa memutuskan kapan harus menginves berdasarkan kepentingan individual dan risiko-risiko menurut pertimbangan mereka sendiri.
  • Sikap skeptis masyarakat: bukan sinisme terhadap prospek bioteknologi. Perpaduan antara optimisme dan pesimisme. Sikap semacam ini mempengaruhi sikap publik terhadap biotek itu sendiri.

4.  Sebut dan jelaskan “threefold challenges” dari pengembangan suatu bioteknologi.

Jawab:

1. KETIDAKPASTIAN (uncertainty)

  • Misalnya pengembangan DNA Synthesis yang memiliki potensi yang bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, bioremediasi. Meskipun demikian, tidak mudah menerjemahkan dari prototipe kepada produksi berskala besar. Selain itu, tingkat patennya pun masih rendah, sehingga komersialisasinya pun rendah.
  • Setiap teknologi baru masih menghadapi probkem yang belum sepenuhnya dipecahkan, yakni konsekuensi yang tidak diharapkan. Misalnya: asbetos dan chlorofluorocarbons (CFCs).
  • Konsekuensi yang paling tidak bisa diantisipasi adalah perubahan relasi antarindividu dan dengan kelompok karena invensi teknologi world wide web (www).
  • Pemanfaatan yang tidak terkontrol dari obat-obatan off-label, misalnya ‘Avastin’(R) (behacizumab) yang biasanya digunakan untuk mengontrol kanker dll.
  • Contoh lain adalah penggunaan H5N1 yang bisa disalahgunakan untuk terorisme.

2.  AMBIGUITAS (ambiguity)

  • Ambiguitas terjadi ketika satu fenomena tunggal dapat memunculkan lebih dari satu makna yang bertentangan. Ini menyulitkan bagaimana menentukan dan mengantisipasi dampak atau hasil akhir yang bisa muncul dari trajektori biotek tertentu.
  • Setiap kelompok sosial memiliki nilai dan interes yang berbeda. Dan biotek memiliki kapasistas mempolarisasi perbedaan ini. Misalnya, tenologi memperpanjang usia justru dapat berdampak juga pada ledakan penduduk, profil usia yang secara sosial mengalami pelemahan, dan meningkatnya ketidaksetaraan.
  • Sikap ambiguitas (1) prodecural fairness, yakni pandangan yang berlawanan tidak boleh dihilangkan, dan (2) kegagalan menangani implikasi dari ambiguitas secara serius akan mengalikan (displace) konsekuensi dri ambiguitas itu sendiri.

3. Transformasi potensial

  • Tidak sekadar keuntungan fungsional (functional advantage) dalam arti kecepatan/speed, harga/cost dan kemanjuran/efficacy.
  • Bahwa ada teknologi yang dalam perkembangannya bersifat distuptif tetapi tetap dipertahankan karena mampu menghasilkan luaran yang lebih murah, lebih sederhana, dan lebih nyaman ketika digunakan.
  • Yang diperjuangkan bukan mengizinkan bioteknologi berkembang meskipun bersifat disruptif. Juga bukan asal melarang. Tapi perlunya discursive transformation sebagai yang mendahului material transformation. Dalam discursive transformation ada sikap skeptisisme metodologis, yakni sikap yang terus mempertanyakan perkembangan dan pengembangan teknologi.

5.  Salah satu dampak dari ambiguitas pengembangan bioteknologi adalah penolakan publik karena alasan “playing God”. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal ini dan apakah argumen ini cukup meyakinkan untuk dipertahankan? Beri alasan!

Jawab:

  • Argumen “playing God” dalam menolak pengembangan teknologi:
  • “Playing God” dimaknakan sebagai melewati garis batas antara bentuk-bentuk keagenan (forms of agency) yang dapat diterima dan bentuk-bentuk keagenan yang tidak lazim.
  • Misalnya, kreasi sebuah organisme dengan menerapkan sebuah genom sintetis oleh J. Craig Venter Institute.
  • Argumen “playing God” merupakan ekspresi ketidaknyamana, ketidakpuasan berhadapan dengan kemajuan teknologi modern.
  • Misanya, teknologi “artificial life” yang dikembangkan oleh J. Craig Venter Institute dalam menciptakan, mensintesa dan memasang genom Mycoplasma capricolum (sel resipien) untuk menghasilkan sel-sel M. mycoides baru yang hanya dikontrol oleh kromosom sintetik.
  • Argumen “playing God” digunakan jika teknologi yang dikembangkan adalah kontrol atas alam secara total dan tidak terbatas. Argumen ini juga digunakan jika teknologi diaplikasikan untuk menciptakan kehidupan.
  • Kelompok pendukung pengembangan teknologi akan menolak argumen “playing God”, karena bagi mereka, pengembangan teknologi adalah sebuah “revolusi industri baru” karena keberhasilannya dalam mengeksplorasi keanekaragaman ekologis secara baru dalam bakteri.

6. Sebut dan jelaskan 3 nilai dasar etika yang umumnya diterima sebagai “nilai-nilai publik”.

Jawab:

Tiga nilai dasar etika yang menjadi nilai publik:

1) Equity

  • Principle of just reward, penerapannya lewat kebijakan penerapan hukum dalam mencegah korupsi, memajukan kondisi pasar atau melindungi hak kekayaan intelektual.
  • Equal respect for the entitlementsm interests and preferences of others, including questions fair and just distribution of expected benefits and costs.

2) Solidarity

  • Solidaritas termasuk alokasi penelitian dan akses kepada sumber pengetahuan.
  • Inequality tidak hanya tidak adil, tetapi juga harmful. Misalnya, kelaparan, kemiskinan, penyebaran penyakit, dst.
  • Active promotion of the welfare of those who are less disadvantage.
  • Avoidance of social divisiveness and exploitation

3) Sustainability

  • Avoidance of significant or irreversible depletion of exhaustible natural resources, or damage of ecosystems or the wider environment.
  • Memenuhi kebutuhan generasi sekarang tidak harus mengorbankan generasi yang akan datang.
  • Pengembangan biotek harus selalu merupakan kebaikan moral prima facie, dalam arti positive interest = positive ethical reason (penelitian dan invensi).